Rapat Kerja Pemantauan Pengelolaan Dana Desa

Drs. Sujarwo, M.Si Inspektor Daerah Kabupaten Gunungkidul,  Senin 14 Mei 2018  menyampaikan Materi Kebijakan dan Praktek Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Gunungkidul dalam acara Rapat Kerja Pemantauan Pengelolaan Dana Desa yang di selenggarakan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta, di Gedung Balai Diklat PMD Kementerian Dalam Negeri Jl. Kusuma Negara Yogyakarta. 

Rapat dihadiri oleh Kepala DPPKA DIY, Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Inspektur Daerah DIY, Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gunungkidul, BPPM DIY, Perwakilan Camat Kabupaten Gunungkidul, Perwakilan Camat Kabupaten Kulonprogo, Perwakilan Camat Kabupaten Bantul, Perwakilan Kades Kabupaten Gunungkidul, Perwakilan Kades Kabupaten Kulonprogo, dan Perwakilan Kades Kabupaten Bantul.

Materi yang disampaikan meliputi :

  1. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan pada semua tahapan (siklus) pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban;
  2. Bentuk-bentuk pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
  3. Potensi Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa pada Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban;
  4. Dasar hukum kerjasama Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH);
  5. Dasar Hukum Kewenangan APIP dalam Pengawasan Penyalahgunaan Wewenang;
  6. Pengawasan Program PKTD yang bersumber dari Dana Desa.

Materi dapat dilihat di sini

Berdasarkan Pedoman  Pengawasan Dana Desa yang  dituangkan dalam Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/1281/A.I/I.J, tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Pengawasan Dana Desa,  antara lain menginstruksikan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota agar menugaskan Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/kota agar menugaskan Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten Kota untuk melakukan pengawasan dana desa. Dalam pedoman ini diatur tentang sasaran pengawasan dana desa oleh Inspektorat Kabupaten/Kota meliputi :
1.Pra Pencairan dan penggunaan.
Tersedianya regulasi, kebijakan internal, Sumber Daya Manusia dan prosedur perencanaan dana desa oleh pemerintah desa.

2.Pencairan dan Penggunaan
Kehandalan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Pemerintah Desa terhadap :
a.Mekanisme Pencairan dana desa dari Rekening Kas Desa;
b.Pengadaan Barang dan Jasa.
c.Penggunaan Dana Desa .

3. Pasca Pencairan dan Penggunaan:
a. Penata usahaan dana desa
b. Perpajakan.
c. Pengujian bukti pertanggung jawaban dana desa.
d. Kepatuhan penyampaian laporan dana desa, dan;
e. Sisa dana di Rekening Kas Desa

 

 

 

Berita Terkait

Komentar via Facebook

Kembali ke atas