Penguatan APIP Daerah dan Kerja Bersama Mencegah Korupsi

Rabu, 10 Oktober 2018

@K

Informasi

Dibaca: 208 kali

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membuka secara resmi Rapat Pemuktahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP)  di Bengkulu, Selasa (09/10). Dalam sambutannya Mendagri menyampaikan bahwa sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, pembangunan hubungan tata kelola antara pemerintah pusat dan daerah harus lebih efektif, efisien, taat kepada hukum, mempercepat pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial.

Selain itu, khusus terkait pembenahan tata kelola pemerintah, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) yang telah dilakukan, wajib untuk terus dioptimalkan.

Menurutnya, Inspektorat dapat lebih fokus terhadap beberapa hal yang merupakan area rawan terjadinya praktek korupsi, meliputi  perencanaan anggaran, dana hibah, jual beli jabatan dan bansos serta retribusi dan pajak daerah.

Disisi lain, beberapa aspek juga harus menjadi perhatian para Inspektur. Mulai dari aspek kelembagaan, dimana APIP harus independen, tidak gamang, tidak takut dimutasi. Dari aspek anggaran, APIP dalam melakukan kegiatan pengawasan harus didukung dengan anggaran yang memadai. Dan pada aspek sumber daya, APIP harus memadai dari segi kualitas dan kuantitas, agar mandat pelaksanaan pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik.

Pada kegiatan yang berlangsung 3 hari ini (8 s/d 10 Oktober 2018) dilaksanakan penyerahan penghargaan kepada 5 Pemda Provinsi dengan predikat Memuaskan kriteria telah menindaklanjuti Rekomendasi pengawasan 60 hari sejak LHP. Selain itu, juga diserahkan penghargaan kepada 13 Pemda Provinsi yang telah tuntas menyelesaikan TLHP pengawasan Itjen Kemendagri dengan predikat Baik

Dalam Laporan penyelenggaraan Plt Irjen Kemendagri Sri Wahyuningsih, menyampaikan bahwa Rakornas ini bertujuan  sebagai forum koordinasi dan silahturahmi APIP Pusat dan Daerah serta untuk menghimpun dan memetakan hasil Tindak Lanjut Pengawasan Itjen Kemendagri RI Tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya.

“Arti penting keberhasilan suatu pengawasan bukan hanya dilihat dari jumlah rekomendasi yang dihasilkan namun seberapa efektif rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti,”  Demikian Sri Wahyuningsih Menegaskan.

Berikut 5 provinsi yang menerima penghargaan predikat Memuaskan kriteria telah menindaklanjuti Rekomendasi pengawasan 60 hari sejak LHP: Provinsi Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Jawa Barat, DIY Yogyakarta, dan Provinsi Sumatera Barat.

Sementara 13 provinsi penerima predikat Baik tuntas penyelesaian TLHP Pengawasan Itjen Kemendagri, diantaranya: Provinsi Lampung, Bali, Jawa Timur, Bengkulu, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Maluku dan Provinsi Banten.

Pada hari ke 2  dilaksanakan diskusi panel dengan 2 topik yaitu  “Penguatan APIP Daerah” dan “Kerja Bersama Mencegah Korupsi”. Hadir sebagai narasumber  kegiatan ini antara lain Irjen Kemendagri Sri Wahyuningsih, memaparkan perkembangan Hasil Kajian KPK Penguatan Inspektorat Daerah Revisi PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Bimo Wijayanto, membahas Arahan Presiden dalam Penguatan Inspektorat Daerah.

Terkait tema pemberantasan korupsi Ketua Satuan tugas Wilayah IX Unit Korsupgah KPK Misbah Taufiqurrohman, membahas, Evaluasi Tindak Lanjut Kajian KPK dalam Penguatan APIP Daerah, International Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo, membahas Strategi Peningkatan Skor CPI (TII), Transparancy International Indonesia (TII) Wawan Heru Suyatmiko, memaparkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (ICW), dan dari Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenti Nurhidayat, menyampaikan materi Partisipasi Masyarakat dalam Transparansi Anggaran.

Rapat Pemuktahiran Data TLHP Nasional 2018 di Provinsi Bengkulu, diikuti Itjen Kementerian/ Lembaga, Wagub Se-indonesia selaku Koordinator Pengawasan di Daerah, Inspektur Provinsi/ kabupaten-kota Se-Indonesia dan Tim Tindak Lanjut dari Inspektorat Provinsi/ Kabupaten-Kota, dengan jumlah peserta rapat 1.200 orang. Kegiatan ini diakhiri pada Hari Rabu 10 Oktober 2018 dengan penyampaian simpulan pembahasan Tindaklanjut hasil pengawasan.

 

Berita Terkait

Komentar via Facebook

Kembali ke atas