Kunto Ariawan, Ketua satgas pencegahan wilayah V KPK RI beserta anggota Untung Wicaksono dan Rika Krisdianawati melakukan Evaluasi Capaian Monitoring Centre For Prevention (MCP) di Kabupaten Gunungkidul Senin 4/3/2019. Kegiatan yang bertempat di ruang Rapat Bupati tersebut dihadiri Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah beserta jajaran Pejabat Eselon II dan III di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. selain melalukan evaluasi MCP juga dilakukan monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2018 yang telah ditetapkan pada 11 Mei 2018, meliputi bidang Perencanaan dan Penganggaran, Pengelolaan Aset Daerah, Pengadaan Barang Jasa, Perizinan, Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Dana Desa, Pengembangan Teknologi Aplikasi dan Pengelolaan Lingkungan pada Kawasan Pariwisata.
Dalam kesempatan itu Sekretaris Daerah menyampaikan beberapa Progres Pelaksanaan Rencana Aksi meliputi beberapa hal diantaranya :
- Telah diterbitkan dengan Perbup No. 19 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Telah disajikan fitur e-pokir dan e-reses anggota DPRD dalam e-planning. Bupati telah bersurat ke Ketua DPRD perihal pemanfaatan fitur e-pokir dan e-reses dengan surat No.356/3307 tanggal 30 Juli 2018. Username dan password untuk masing – masing anggota dewan sudah siap untuk disampaikan.
- Telah dilakukan integrasi e-planning, e-budgeting, SIPP dan e-SAKIP.
- Sistem aplikasi penatausahaan aset tetap dan persediaan daerah sedang dalam proses integrasi dengan SIPKD dan selanjutnya akan diintegrasikan dalam e-planning, e-budgeting dan e-monev.
- Telah dilaksanakan sosialisasi kebijakan tentang pedoman pelaksanaan PBJ pada Bulan Maret 2018. Inspektorat Daerah sedang melakukan audit dg tujuan tertentu thd Ketaatan OPD dalam pemanfaatan sistem informasi Barang/Jasa dengan SPT No.11/PMS-ITDA/2018 tanggal 16 Juli 2018.
- Telah dibuat surat edaran Sekda no. 027/0166 tanggal 12 Januari 2018 yang mengamanatkan kewajban penggunaan e-katalog dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
- Telah disusun raperda tentang integrasi pelayanan perizinan dalam satu atap pada DPMPT dan masuk dalam prolegda 2018. Disamping itu telah ada 3 jenis perijinan Online dgn fitur e tracking, e pengaduan dan e signature yang diluncurkan sejak 1 Februari 2018 yaitu Penelitian, IMB & Reklame (khusus selain jalan nasional dan Jln provinsi); Penggunaan notifikasi SMS bagi perijinan yg sudah selesai.
- Telah disusun Perbup No. 32 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Desa (SID) Sarana Mewujudkan Desa Aktif Dan Sejahtera Dan Sistem Informasi Kabupaten Guna Mewujudkan Masyarakat Gunungkidul Sejahtera. Perbup tersebut antara lain mengatur ketentuan informasi-informasi yang wajib dimuat dalam SID, penetapan admin dan operator Desa.
Selanjutnya KPK melakukan evaluasi capaian MCP dan menyatakan bahwa perkembangan pelaksanaan rencana aksi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 mencapai 51%.
Terkait dengan hal tersebut beberapa catatan yang harus mendapatkan perhatian diantaranya :
- Optimalisasi dan transparansi prores perencanaan dan penganggaran dengan segera menerapkan e-pokir dan e-reses dalam sistem perencanaan.
- Integrasi perencanaan dan penganggaran beserta penambahan modul SHBJ dan ASB.
- Optimalisasi manajemen ASN dengan mempertimbangkan indikator kompetensi /sertifikasi di Bidang PBJ sebagai syarat promosi dan mutasi Pejabat Struktural.
- Penguatan kelembagaan ULP dan peningkatan kematangan SPSE
- Penguatan APIP dengan peningkatan Kapabilitas APIP dan pemenuhan formasi JFA sesuai dengan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.
- Optimasilasi Pembinaan pengelolaan Dana Desa dengan melakukan pengawasan berdasarkan manajemen Risiko.
Kegiatan berakhir sekitar pukul 12.00 dan di teruskan kunjungan Ketua Satgas dan Anggota ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.