Pelatihan Kantor Sendiri Inspektorat Daerah Gunungkidul (1) : Pokok-Pokok Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri 20/2018

Rabu, 16 Januari 2019

Terdapat perbedaan klasifikasi beberapa kegiatan dalam bidang belanja desa antara Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan Permendesa 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Sebagai contoh, kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa dalam Permendagri masuk bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sedangkan dalam Permendesa masuk dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hal tersebut menjadi masalah tersendiri bagi desa, karena jika mengacu pada permendagri kegiatan tersebut tidak masuk prioritas penggunaan Dana Desa, sedangkan sesuai Permendesa kegiatan tersebut menjadi salah satu yang diprioritaskan untuk dibiayai dari Dana Desa. Demikian salah satu permasalahan yang disampaikan Auditor kepada Tim dari BPKP selaku narasumber pada kesempatan diskusi Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 16/01/2019 di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Tim BPKP pada hari pertama PKS ini menyampaikan materi terkait Pokok-Pokok Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa, Overview dan Simulasi Penggunaan Siskeudes V.2.

Kegiatan PKS sendiri merupakan agenda berkala dalam rangka pengembangan kompetensi Auditor dan P2UPD, direncanakan akan diselenggarakan selama 3 hari, mulai 16 sampai dengan 18 Januari 2019. Kegiatan Ini diikuti segenap jajaran APIP Inspektorat daerah dengan Narasumber dari BPKP, Inspektor Daerah serta Tim dari Auditor. Pada Kesempatan awal tahun ini PKS fokus dalam rangka persiapan kegiatan Asistensi LKPDes yang rencana pada minggu terakhir bulan Januari 2019.

Berita Terkait

Komentar via Facebook

Kembali ke atas

Berita