Sebagai tindaklanjut Progam Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 337/KPTS/2018 Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul mulai melaksanakan melaksanakan asistensi terkait dengan penyusunan pertanggungjawaban APBDes tahun 2018 pada hari Senin 21/01/2019, bertempat di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkdul. Kegiatan dengan sasaran 144 Desa ini direncanakan selama 10 hari sampai dengan […]
Kegiatan PKS dalam rangka pengembangan kompetensi Auditor dan P2UPD inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul hari ke 2 (17/01/2019) diwarnai dengan diskusi konstruktif antara peserta (Auditor dan P2UPD) dengan nara sumber, terkait dengan penyusuan tools evaluasi pertanggungjawaban APBDes 2018. Diskusi tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan untuk pelaksanaan asistensi penyusunan pertanggungjawaban APBDes 2018 antara lain: nilai penyertaan modal dan […]
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Inspektorat memberikan asistensi penyusunan APBDes, asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Desa, membuka klinik konsultasi, disamping pelaksanaan tugas utama pengawasan yaitu pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan khusus terhadap Desa. Hal ini bertujuan untuk memberikan memberi keyakinan terhadap akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Demikian arahan Inspektur Daerah Drs. Sujarwo,M.Si pada kesempatan Audensi Tenaga […]
Pemerintah Daerah melaksanakan Koordinasi Pengelolaan PBB – P2 pada hari jumat, tanggal 11 Januari 2019, bertempat di Rumah Makan Spanjang Indah Pantai Spanjang Tepus. Kegiatan yang secara teknis dilaksanakan Badan Keuangan dan Aset Daerah ini buka dan sekaligus dipimpin Oleh Wakil Bupati serta dihadiri Asisten Adminitrasi Umum, Inspektur Daerah, Camat Se-Kabupaten Gk, dan Mantri Pajak […]
Wakil Bupati Gunungkidul yang didampingi Inspektur, Kepala BKAD menerima laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Belanja Daerah 2018 di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta Kamis 10 Januari 2019. Pemeriksaan BPK sendiri dilaksanakan pada akhir tahun 2018 dengan Surat Tugas Nomor 213/ST/XVIII.YOG/11/2018 tanggal 16 November 2018, selama 1 bulan (21 November 2018 s/d 21 Desember 2018 Hadir Dalam […]
Terdapat perbedaan klasifikasi beberapa kegiatan dalam bidang belanja desa antara Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan Permendesa 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Sebagai contoh, kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa dalam Permendagri masuk bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sedangkan dalam Permendesa masuk dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hal tersebut […]
Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul mendapat apresiasi dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) karena capaian penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan mencapai angka sebesar 92.4 %. Angka tersebut merupakan prosentase tertinggi diantara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Kerja BPK Perwakilan Yogyakarta. Lebih lanjut disampaikan bahwa salah satu syarat Pemerintah Kabupaten / Kota mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada pemeriksaan […]
Inspektur Daerah Drs. Sujarwo, M.Si menyampaikan penghargaan berupa Keputusan Bupati kenaikan pangkat periode Oktober 2018 kepada 6 orang ASN di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Masing – masing yang menerima SK KP oktober 2018 antara lain : Eriantana, SH; Dwi Windarsih, SE, M.Acc, ; Gunarsih, ST ; Richardus S.B, SE; Anton Prihutono, SE dan Wahyudi, […]
Dalam upaya meningkatkan Kapabilitas APIP sebagaimana amanah Presiden RI dalam NAWACITA bahwa tahun 2019 APIP sudah harus 80% berada dilevel III, hal ini menjadi inspisari sekaligus memotivasi lembaga Inspektorat baik pada tingkatan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota berlomba-lomba untuk memenuhi level tersebut pada tahun yang telah ditetapkan. Pada bulan November 2018 ini secara berturutan […]
Kota Cimahi merupakan sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini terletak di tengah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Cimahi dahulu bagian dari Kabupaten Bandung, yang kemudian ditetapkan sebagai kota administratif pada tanggal 29 Januari 1976. Pada tanggal 21 Juni 2001, Cimahi sebagai kota otonom. Kota Cimahi terdiri atas 3 kecamatan, yang dibagi lagi atas 15 kelurahan, Demikian sekilas gambaran kota Cimahi yang disampaikan oleh Pimpinan Rombongan kunjungan inspektorat Kota Cimahi […]