Tanggal 17 – 27 Desember 2018 Inspektorat Daerah bekerja sama dengan DP3AKB PMD melaksanakan Asistensi Penyusunan APBDes 2019. Agenda ini merupakan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahun 2018 Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, dengan sasaran Dokumen Rancangan APBDes 2019 144 Desa se Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa APBDes telah […]
Tim Pemeriksa Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018, Badan Pemeriksa Keuangan RI menyampaikan Dokumen Hasil Pemeriksaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, Jum’at 21/12/2018, di Ruang Rapat Bupati Gunungkidul. Hadir dalam acara ini, Wakil Bupati Gunungkidul, bersama Asisten Administrasi Pembangunan, Kepala OPD Terkait serta Tim Audit Belanja dari BPK RI. Pada kesempatan itu Pemda yang […]
Auditor dan P2UPD melakukan workshop penyusunan tools evaluasi /Program Kerja Audit sebagai acuan pelaksanaan evaluasi ABPDes 2019, Jum’at 14 Desember 2019. Kegiatan yang diikuti 30 JFA dan P2UPD di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dihadiri oleh Inspektur selaku Narasumber. Dalam kegiatan tersebut dirumuskan, dibahas dan disepakati beberapa langkah Kerja evaluasi dengan tujuan antara lain : untuk […]
Selasa/ 11/12/2018, berlangsung kegiatan Deklarasi anti pungli yang diikuti sekitar 70 karyawan/ karyawati Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul bertempat di aula GISA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Kegiatan yang merupakan program kerja Satgas Saber Pungli Kabupten Guungkidul tahun 2018 ini diawali dengan laporan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan diteruskan dengan pembacaan […]
Rabu, 12/12/2018 Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Musi Rawas melakukan kunjungan Studi Tiru ke Sekretariat Saber Pungli Kabupaten Gunungkidul yang berada di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Kunjungan selama satu hari tersebut di pimpin oleh Sekretaris Tim saber dan diikuti sekitas 14 anggota Tim yang terdiri dari jajaran Inspektorat dan Kepolisian resor […]
Perkembangan Peraturan di tingkat kementrian mengenai Desa sebagai turunan undang – undang tentang Desa sangat dinamis, oleh karena itu diperlukan respon yang cepat terkait perubahan – perubahan tersebut. Renspon tersebut dalam rangka tindak lanjut revisi peraturan di tingkat kabupaten maupun asistensi/pendampingan Pemerintah Desa dalam rangka implementasi peraturan baru tersebut. Peraturan di tingkat Kementerian terkait Desa […]
Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan, baik dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya. Demikian yang disampaikan Drs. Sujarwo. M.Si, Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul pada saat memulai ekspose Laporan Hasil Reviu RKA 2019. Hal tersebut merupakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor […]
Menindaklanjuti ketentuan Kapabilitas APIP perlu dirumuskan Program Pengawasan Berbasis Risiko. Program pengawasan ini merupakan dasar pelaksanaan kegiatan pengawasan 2019 dengan tujuan meningkatkan efektifitas pengawasan dengan fokus pada program kegiatan Perangkat Daerah Berisiko Tinggi yang terkait dengan Prioritas Pembangunan Daerah. Demikian latar belakang pertimbangan yang menjadi dasar pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) di Inspektorat Kabupaten Gunungkidul […]
Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan pemberdayaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) optimalisasi fungsi assurance/penjaga dan konsultasi APIP menjadi penting dalam mengawal program pembangunan Pemerintah Daerah, termasuk upaya pencegahan korupsi. Dalam perannya sebagai penjaga, APIP melakukan compliance audit dan memberikan saran koreksi atau perbaikan apabila ditemukan penyimpangan dalam audit. Peran penjaga ini biasanya menghasilkan saran/rekomendasi yang mempunyai jangka pendek. […]
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membuka secara resmi Rapat Pemuktahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) di Bengkulu, Selasa (09/10). Dalam sambutannya Mendagri menyampaikan bahwa sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, pembangunan hubungan tata kelola antara pemerintah pusat dan daerah harus lebih efektif, efisien, taat kepada hukum, mempercepat pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial. […]