SAMBUTAN BUPATI GUNUNGKIDUL: Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) Tahun 2026

Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) Tahun 2026 diselenggarakan pada Kamis, 29 Oktober 2026, bertempat di Ballroom Hotel Santika Gunungkidul

Gunungkidul, 29 Oktober 2026 – Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) Tahun 2026, Bupati Gunungkidul, Ibu Endah Subekti Kuntariningsih, S.E., M.P., menyampaikan sambutan sekaligus arahan kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengenai pentingnya penguatan pengawasan intern, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta komitmen bersama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) Tahun 2026 diselenggarakan pada Kamis, 29 Oktober 2026, bertempat di Ballroom Hotel Santika Gunungkidul. Dalam sambutannya, Bupati Gunungkidul menyampaikan apresiasi kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, BPK RI Perwakilan DIY, Perwakilan BPKP DIY, Inspektorat DIY, serta seluruh pihak yang telah mendukung penguatan pengawasan dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul.

Bupati menegaskan bahwa pengawasan bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan semakin baik. Hasil pengawasan diharapkan tidak berhenti pada temuan dan rekomendasi, tetapi harus diwujudkan dalam perbaikan nyata, terukur, dan diselesaikan tepat waktu.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Gunungkidul juga menyampaikan lima arahan penting, yaitu peningkatan kualitas pengawasan oleh Inspektorat Daerah, penguatan komitmen kepala perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan, memastikan tindak lanjut LARWASDA menghasilkan langkah konkret, membangun budaya integritas dan pencegahan, serta memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan.

Berikut merupakan naskah lengkap Sambutan Bupati Gunungkidul pada kegiatan Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) Tahun 2026.


SAMBUTAN BUPATI GUNUNGKIDUL

Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) Tahun 2026
Kamis, 29 Oktober 2026

Assalaamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh,

Salam sejahtera bagi kita sekalian;

Om swastiastu; Namo budaya; Salam kebajikan;

Rahayu Rahayu Rahayu;

Yth. Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul beserta Anggota Forkopimda Kabupaten Gunungkidul;

Ykh. Kepala Perwakilan BPKP DIY;

Ykh. Kepala BPK RI Perwakilan DIY

Ykh. Inspektur Daerah DIY;

Ykh. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul beserta Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik dan Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

Ykh. Para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

Ykh. Para Panewu se-Kabupaten Gunungkidul;

Ykh. Para Pimpinan BUMD dan RSUD se-Kabupaten Gunungkidul;

Ykh. Tamu Undangan dan Hadirin yang Berbahagia;

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk mengikuti Acara Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) Tahun 2026.

Saya menyampaikan apresiasi kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul atas terselenggaranya kegiatan ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada BPK RI Perwakilan DIY, BPKP Perwakilan DIY, Inspektorat DIY serta seluruh jajaran yang terus mendukung penguatan pengawasan dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul.

Bapak, Ibu dan hadirin yang kami hormati,

Saya berharap melalui LARWASDA Tahun 2026 dan penyerahan Piagam Pengawasan Intern ini, kita semakin memiliki kesamaan persepsi bahwa pengawasan bukanlah tujuan akhir, tetapi instrumen untuk memastikan pemerintahan berjalan semakin baik.

Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan atau memenuhi kewajiban administratif. Pengawasan harus memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien, transparan, akuntabel, sesuai ketentuan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Karena itu, hasil pengawasan tidak boleh berhenti pada temuan dan rekomendasi. Harus ada perbaikan nyata, terukur dan diselesaikan tepat waktu.

Piagam Pengawasan Intern yang kita serahkan hari ini juga bukan sekadar dokumen formal atau kegiatan seremonial. Piagam ini merupakan penegasan komitmen bersama mengenai peran, wewenang, dan tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP. Melalui fungsi assurance dan konsultasi, pengawasan harus memberikan nilai tambah, memperkuat tata kelola, membantu pengelolaan risiko dan memastikan pengendalian intern berjalan efektif.

Komitmen tersebut harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Untuk itu, saya menyampaikan beberapa arahan. Pertama, kepada Inspektorat Daerah, tingkatkan kualitas pengawasan yang profesional, objektif dan konstruktif. Perkuat fungsi pencegahan dan sistem peringatan dini agar potensi penyimpangan dapat diketahui dan diperbaiki sejak awal. Sampaikan rekomendasi yang jelas, realistis, dan dapat dilaksanakan. Bangun komunikasi serta konsultasi yang baik dengan perangkat daerah, sehingga hasil pengawasan menjadi dasar perbaikan kebijakan dan tata kelola. Namun, perlu ditegaskan bahwa fungsi konsultasi tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen yang tetap berada pada masing-masing kepala perangkat daerah.

Kedua, kepada seluruh kepala perangkat daerah, jangan memandang temuan pengawasan sekadar sebagai kewajiban administratif. Jadikan temuan sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran untuk memperbaiki kinerja.

Perkuat pengendalian di lingkungan masing-masing dan segera tindak lanjuti rekomendasi hasil pengawasan. Setiap rekomendasi harus memiliki langkah perbaikan yang jelas, penanggung jawab, bukti dukung dan batas waktu penyelesaian. Jangan menunggu pemeriksaan berikutnya untuk menyelesaikan persoalan yang sebenarnya dapat dituntaskan sekarang.

Ketiga, pastikan LARWASDA menghasilkan tindak lanjut yang konkret. Keberhasilan kegiatan ini tidak diukur dari terselenggaranya acara, tetapi dari perubahan yang terjadi setelahnya. Setiap persoalan harus diarahkan pada solusi yang dapat dilaksanakan. Setiap kesepakatan harus memiliki penanggung jawab dan target waktu. Inspektorat bersama perangkat daerah terkait harus memantau tindak lanjut secara berkala agar komitmen perbaikan benar-benar terlaksana.

Keempat, bangun budaya integritas dan pencegahan di seluruh jajaran pemerintahan. Kepatuhan harus tumbuh dari kesadaran, bukan semata-mata karena adanya pemeriksaan. Pengendalian dan pengawasan harus menjadi bagian dari seluruh siklus manajemen, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Jangan membiarkan penyimpangan menjadi kebiasaan dan jangan menganggap persoalan kecil sebagai sesuatu yang dapat diabaikan. Inilah semangat Pamong Nglayani lan Ngayomi: menjalankan amanah dengan integritas, bekerja secara bertanggung jawab dan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas.

Kelima, perkuat sinergi dan manfaatkan forum ini untuk belajar serta mencari solusi bersama. Pengawasan yang efektif membutuhkan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Inspektorat Daerah, BPK, BPKP, Inspektorat DIY, perangkat daerah, kapanewon dan seluruh pemangku kepentingan. Perbedaan kewenangan bukanlah sekat, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Saya meminta seluruh peserta mengikuti paparan panel dari BPK RI Perwakilan DIY, BPKP Perwakilan DIY dan Inspektorat DIY secara aktif. Manfaatkan sesi diskusi untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi, bertukar pengalaman dan merumuskan solusi yang dapat diterapkan. Saya berharap forum ini juga memperkuat komitmen untuk membangun lingkungan kerja yang sehat secara psikologis, menjaga integritas serta menghadapi tekanan pekerjaan secara profesional.

Hadirin yang berbahagia,

Bung Karno, sebagaimana tercantum dalam Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid II, mengingatkan

“Membanggakan jasa yang dulu dengan tidak menginsyafi tuntutan masa yang datang, adalah permulaan menjadi beku… Rakyat mengharap dan menghendaki dari semua pemimpin-pemimpinnya perbuatan yang baru, yang dapat merobah kesukaran hidup mereka menjadi kebahagiaan hidup yang penuh dengan kesejahteraan”.

Pesan ini mengingatkan kita bahwa keberhasilan masa lalu tidak boleh membuat kita berpuas diri. Kita harus terus memperbaiki cara kerja, berani mengevaluasi kekurangan dan menghadirkan perubahan yang menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, ukuran keberhasilan bukan hanya laporan yang selesai, administrasi yang lengkap atau rekomendasi yang tercatat telah ditindaklanjuti. Ukuran yang sesungguhnya adalah apakah tata kelola semakin baik, penyimpangan dapat dicegah, anggaran digunakan secara bertanggung jawab dan pelayanan kepada masyarakat semakin berkualitas.

Karena itu, saya kembali menegaskan kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk memperkuat pengendalian di lingkungan masing-masing, segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan dan membangun komunikasi yang baik dengan Inspektorat Daerah.

Mari kita jadikan setiap hasil pengawasan sebagai bahan pembelajaran, setiap rekomendasi sebagai komitmen perbaikan dan setiap tindak lanjut sebagai bentuk nyata tanggung jawab kita kepada masyarakat.

Saya berharap seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memiliki komitmen yang sama untuk menjadikan pengawasan sebagai bagian dari upaya memperbaiki kinerja, memperkuat integritas dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan sinergi, komitmen, dan integritas seluruh jajaran, kita wujudkan tata kelola Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang semakin baik, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang semakin berkualitas. Semoga Allah Subhanahu Wata’ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa membimbing dan meridai Langkah pengabdian kita. Aamiin. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu‘alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

BUPATI GUNUNGKIDUL

ENDAH SUBEKTI K.


INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Previous LARWASDA 2026: Dari Hasil Pengawasan, Menuju Perbaikan Nyata Tata Kelola Pemerintahan!

Leave Your Comment