Artikel – INSPEKTORAT DAERAH GUNUNGKIDUL

[SERI EDUKASI ANTIKORUPSI #2] Membedah Fraud Triangle: Memahami 3 Tiga Sudut Pemicu Korupsi dalam Birokrasi

12 Agustus 2026 Tidak ada komentar

Setelah pada artikel sebelumnya kita memahami pentingnya membedah akar penyebab korupsi, kali ini kita akan mengupas teori paling mendasar yang menjadi cikal bakal seluruh teori antikorupsi modern: Teori Fraud Triangle (Segitiga Kecurangan). Dicetuskan pertama kali oleh sosiolog dan kriminolog Donald R. Cressey pada tahun 1953, teori ini mengungkapkan bahwa seseorang tidak secara

[SERI EDUKASI ANTIKORUPSI #1] Mengapa ASN (Pimpinan/Staf) Perlu Memahami Teori Penyebab Korupsi?

4 Agustus 2026 Tidak ada komentar

GUNUNGKIDUL (inspektorat.gunungkidulkab.go.id) – Dalam menjalankan tugas pelayanan publik, Aparat Sipil Negara (ASN) tidak hanya dituntut untuk kompeten dan profesional, tetapi juga harus memiliki benteng integritas yang kokoh. Namun, tahukah Anda bahwa upaya menjaga diri dan organisasi dari praktik korupsi dapat dimulai dari pendekatan ilmiah?. Memahami teori-teori penyebab korupsi bukan hanya tugas Aparat

Sambutan Bupati Gunungkidul: Ceremonial Pembukaan LCC Antikorupsi Tahun 2026 Tingkat SD dan SMP se-Kabupaten Gunungkidul

31 Juli 2026 Tidak ada komentar

Wonosari, Rabu (29/07/2026) – Bupati Gunungkidul, Ibu Endah Subekti Kuntariningsih, S.E., M.P., secara resmi membuka Lomba Cerdas Cermat (LCC) Antikorupsi Tahun 2026 Tingkat SD dan SMP se-Kabupaten Gunungkidul yang diselenggarakan di Aula Tut Wuri Handayani Lantai 3, Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan yang diinisiasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul ini

Disiplin dan Etika Pegawai: Benteng Awal Pencegahan Korupsi

15 Juli 2026 Tidak ada komentar

Korupsi tidak selalu diawali dalam bentuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, penyalahgunaan pendapatan dan belanja atau penerimaan suap dan gratifikasi dalam jumlah yang besar. Dalam banyak kasus, korupsi berawal dari perilaku indisipliner dan pelanggaran etika yang dianggap sebagai hal biasa. Ketika penyimpangan kecil dibiarkan tanpa koreksi, perlahan akan

Gratifikasi, Mengapa Dilarang dan Dianggap Korupsi

15 Januari 2024 Tidak ada komentar

Bahaya laten korupsi itu bernama gratifikasi. Gratifikasi tidak terlarang dengan sendirinya, namun perlu dikendalikan. Ada dua syarat gratifikasi dilarang sehingga dapat menjadi korupsi. Gratifikasi dapat muncul dengan wajah yang manis, namun perlahan menggerus integritas seseorang hingga habis. Maka dari itu sangat penting bagi semua orang, terutama pegawai negeri atau penyelenggara

Memahami Benturan Kepentingan dan Bahayanya di Korporasi

15 Januari 2024 Tidak ada komentar

MENGAPA konflik atau benturan kepentingan (conflict of interest) dipandang negatif? Ada tiga alasan benturan kepentingan perlu diatur: (1) salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Selanjutnya, (2) dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan

Mengenal Benturan Kepentingan (Definisi, Jenis, Penyebab dan Penanganannya)

16 Januari 2023 Tidak ada komentar

Dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat, pegawai negeri sipil sebagai penyelenggara pelayanan publik setidaknya perlu memegang prinsip antara lain bertindak secara profesional, tidak diskriminasi, berintegritas, dan menerapkan praktik bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri

Larangan Gratifikasi Dalam Birokrasi Pemerintah

16 Januari 2023 Tidak ada komentar

Dalam serangkaian kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus korupsi sering kali berkaitan dengan gratifikasi yang umumnya dilakukan oleh penyelenggara negara, terutama yang memiliki posisi dan wewenang untuk membuat keputusan. Jadi, apa itu Gratifikasi? Dilansir dari situs resmi KPK, pengertian gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU No.

Manajemen Resiko Pada Inspektorat Daerah Tahun 2022

13 Juni 2022 Tidak ada komentar

Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Inspektorat Daerah kabupaten Gunungkidul telah menyusun Manajemen Resiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2022. Dapat didownload pada tautan berikut ini : Manajemen Risiko Inspektorat Daerah.