Menindaklanjuti amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Angganan Daerah Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Tahun 2019 Inspektorat Daerah melaksanakan Reviu Dokumen Perencanaan. Reviu dilaksanakan mulai tanggal 13 sampai dengan 21 Mei 2019, dengan sasaran Dokumen Rancangan Akhir RKPD Tahun
Koordinator Unit Koordinasi Wilayah 5 KPK (untuk untuk wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat) memaparkan materi Optimalisasi Pendapatan Daerah dalam kesempatan rapat koordinasi dengan Sekretaris Daerah Kepala Badan / Dinas Pendapatan Daerah Inspektur dan Admin MCP seluruh Pemda se-Daerah Istimewa Yogyakarta 25/4/2019. Materi ini merupakan bagian dari Optimalisasi Penerimaan
Fungsi Pencegahan Korupsi melalui konsolidasi dengan Kementrian Lembaga /Pemerintah Daerah melibatkan KPK sebagai lembaga khusus berdasar UU 30 Tahun 2002, diberikan kewenangan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Program Koordinasi Supervisi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, meliputi 8 Area Strategis yang berpotensi terjadi tindak pidana korupsi, antara lain: E-Planning dan
Audit intern berbasis risiko merupakan pendekatan terbaik yang dapat digunakan untuk menghadapi tantangan utama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka mengalokasikan sumber daya audit yang terbatas gun menentukan klien yang akan dievaluasi dengan cara yang paling efektif. Adanya keterbatasan ini menyebabkan APIP harus menetapkan alokasi sumber daya dengan memfokuskan
Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Menteri PAN RB, Menteri Dalam Negeri, dan kepala BKN menyelenggarakan koordinasai pada hari selasa, 4 september 2018 di gedung KPK – kuningan, jakarta dengan pokok materi pemberhentian pegawai ASN yang telah inkracht tipikor Koordinasi ini bertujuan untuk menindaklanjuti temuan adanya ASN yang melakuan Kejahatan Jabatan (Tindak
Perubahan peran APIP sebagaimana yang telah diakomodir dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 yang juga sekaligus menjadi harapan penting kepada APIP adalah memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, memberikan peringatan dini (early warning system) dan meningkatkan manajemen risiko dalam penyelenggaraan
Piagam Audit (Audit Charter) adalah Pernyataan tertulis tentang visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP dalam kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang dibuat dengan tujuan agar auditi dapat mengetahui visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP sehingga tugas dan fungsi APIP dapat berjalan dengan semestinya, terutama dalam hal APIP mengakses informasi
