Artikel

Berdasarkan  Surat Tugas Nomor 02/Rev-Renja.20/V/2019 tanggal 9 Mei 2019, Inspektorat Daerah melaksanakan Reviu Renja Perangkat Daerah Tahun 2020, dimulai tanggal 13 Mei sampai dengan 21 Mei 2019. Kegiatan ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam

Menindaklanjuti amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Angganan Daerah Tahunan  dan Program Kerja Pengawasan Tahun 2019 Inspektorat Daerah melaksanakan Reviu Dokumen Perencanaan. Reviu dilaksanakan mulai tanggal 13 sampai dengan 21 Mei 2019, dengan sasaran Dokumen Rancangan Akhir RKPD Tahun

Koordinator     Unit     Koordinasi Wilayah    5  KPK     (untuk  untuk wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat) memaparkan materi  Optimalisasi Pendapatan Daerah  dalam kesempatan rapat koordinasi dengan Sekretaris  Daerah Kepala  Badan / Dinas Pendapatan  Daerah Inspektur  dan Admin MCP seluruh  Pemda  se-Daerah  Istimewa  Yogyakarta 25/4/2019. Materi ini merupakan bagian dari Optimalisasi Penerimaan

Fungsi Pencegahan Korupsi melalui konsolidasi dengan Kementrian Lembaga /Pemerintah Daerah melibatkan KPK sebagai lembaga khusus berdasar UU 30 Tahun 2002, diberikan kewenangan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Program Koordinasi Supervisi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, meliputi 8 Area Strategis yang berpotensi terjadi tindak pidana korupsi, antara lain: E-Planning dan

Audit  intern berbasis risiko merupakan pendekatan terbaik yang dapat digunakan  untuk menghadapi tantangan utama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka mengalokasikan sumber daya audit yang terbatas gun menentukan klien yang akan dievaluasi dengan cara yang paling efektif. Adanya keterbatasan ini menyebabkan APIP harus menetapkan alokasi sumber daya dengan memfokuskan

Komisi Pemberantasan Korupsi bersama  Menteri PAN RB, Menteri Dalam Negeri, dan kepala BKN menyelenggarakan koordinasai pada hari selasa, 4 september 2018 di gedung KPK – kuningan, jakarta dengan pokok materi  pemberhentian pegawai ASN yang telah inkracht tipikor Koordinasi ini bertujuan untuk menindaklanjuti temuan adanya ASN yang melakuan Kejahatan Jabatan (Tindak