Artikel

Perubahan lingkungan internal maupun eksternal menuntut organisasi pemerintahan, termasuk organisasi pemerintahan  di Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan proses transformasi untuk dapat menjadi organisasi yang mampu memberikan pelayan kepada masyarakat  secara lebih berkualitas. Keberhasilan transformasi organisasi memerlukan konsistensi, minimalisasi konflik dan resistensi, komitmen, pengikat serta identitas yang jelas bagi seluruh anggota organisasi.

Dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat, pegawai negeri sipil sebagai penyelenggara pelayanan publik setidaknya perlu memegang prinsip antara lain bertindak secara profesional, tidak diskriminasi, berintegritas, dan menerapkan praktik bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).             Korupsi adalah  perbuatan  melawan hukum dengan menyalahgunakan  kewenangan untuk memperkaya diri

Istilah Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) mungkin sudah tidak asing didengar lagi. Namun, tahukah kalian perbedaan dari ZI, WBK dan WBBM? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari lihat latar belakang mengenai ZI, WBK dan WBBM.    Latar Belakang Dalam rangka tercapainya tata kelola

Kata Gratifikasi sering kita dengar dan kita baca baik itu dilingkungan kantor, media cetak, media elektronik maupun media sosial. Tahukah kamu apa itu gratifikasi? Mari kita simak dan baca penjelasan di bawah ini agar kita tahu apa itu gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong instansi untuk segera menyampaikan rencana kerja Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Tahun 2021. “Rencana kerja ini merupakan daftar kegiatan pengendalian gratifikasi yang akan dilakukan oleh UPG di instansi masing-masing dan menjadi target kerja UPG pada Tahun 2021,” kata Plt. Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta,

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang disingkat SPIP sebagimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dalam implementasi  penguatan SPIP banyak yang mengadopsi dengan menerapkan Tree Lines of defence sebagai Roll Model pilihannya. Mencermati sambutan  yang disampaikan  oleh  Ketua BPK RI, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI , dan

Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (SISWASKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan bersama antara Deputi Bidang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi Siswaskeudes digunakan untuk membantu Inspektorat Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan desa dengan berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Siswaskeudes memudahkan pengawasan keuangan Desa oleh

Sebuah organisasi yang diselengarakan secara efisien, bersih, dan dikelola dengan baik untuk mewujudkan organisasi yang transparan dan akuntabel sesuai dengan yang diharapkan oleh undang undang menjadi wajib diwujudkan, tanpa kecuali terlebih pada organisasi pemerintahan baik pada jajaran pemerintahan pusat maupun pada jajaran pemerintahan daerah selaku penyelenggara pengelola keuangan negara. Transparasi