Artikel

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul dan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 99/KPTS/2019 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengatur bahwa setiap Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dilarang menerima gratifikasi yang dianggap suap. Setiap Pejabat Negara

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,  Peran APIP dalam penyusunan LPPD adalah melaksanaan reviu terhadap data dan dokumen pendukung yang digunakan dalam penyusunan LPPD. Tujuan dilaksanakannya reviu LPPD tersebut adalah:

Pungli dalam KUHAP dan UU Tipikor Dalam KUHP, istilah pungli tidak disebutkan dengan jelas, tetapi dapat disamakan dengan tindak pidana dalam pasal berikut: 1.  Pasal 368 KUHP: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Oleh Inspektorat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penjaminan kualitas (quality assurance) dan kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas (non quality assurance). Kegiatan pengawasan penjaminan kualitas (quality assurance) terdiri dari pemeriksaan, reviu, monitoring dan evaluasi. Kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas (non assurance) terdiri dari konsultasi, sosialisasi dan asistensi. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah terhadap Perangkat Daerah dan

Pemerintah Kabuten Gunungkidul telah menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) dan penyelenggaraan negara yang bersih (Clean Government) yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Whistleblower System adalah

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas. Benturan kepentingan tersebut menyebabkan keputusan yang menyimpang dari orisinilitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada Penyelenggaraan Negara khususnya di bidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif. Benturan kepentingan yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara merupakan salah satu penyebab

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2009 terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki periode kedua dan akan menuju periode ketiga atau periode terakhir masa berlaku Road Map. Pada periode pertama hingga

Dalam rangka langkah pencegahan dini terhadap terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme; pencegahan penyalahgunaan wewenang; bentuk transparansi terhadap Aparatur Sipil Negara ( ASN ); dan penguatan integritas aparatur maka sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  Nomor  1 Tahun 2015  tentang Kewajiban Penyampaikan Laporan Harta Kekayaan