Evaluasi Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

WONOSARI, Jumat 2 Juli 2021,   Asessor Penilai Internai Pemerintah, Asessor Unit pada 10 Perangkat Daerah sampel bersama-sama dengan Tim Pelaksana Birokrasi  telah menyeleasikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Tingkat Kabupaten/Pusat dan pada 10 Perangkat Daerah Sampel.

PMPRB dilaksanakan mendasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Surat dari MENPAN&RB no B/524/RB.06/2021 tertanggal 29 April 2021 Perihal Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Mekanisme Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahap pertama dilakukan secara off line dengan mengisi Lembar Kerja Evaluasi (LKE ), pengisian ini dilakukan oleh Asessor Tk Kabupaten/pusat bersama dengan Tim Reformasi Birokrasi Tk Kabupaten untuk Evaluasi  Tingkat Kabupaten sedangkan untuk Tingkat Unit dilakukan olen Asessor unit bersama dengan Tim Reformasi Birokrasi Tingkat Unit. Tahap berikutnya hasil evaluasi di reviu oleh APIP  untuk selanjutnya dimintakan persetujuan Kepala Instansi.

 

Berikut hasil evaluasi mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi :

Penilaian

Bobot

Hasil Evaluasi

Indeks RB

Pusat

Unit

A.

PENGUNGKIT

60,00

41,53

30,95

42,66

 

I.

PEMENUHAN (20)

20,00

15,63

12,89

16,30

 

 

1

MANAJEMEN PERUBAHAN

2,00

1,70

1,78

1,74

 

 

2

DEREGULASI KEBIJAKAN

2,00

0,75

0,65

0,95

 

 

3

PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

3,00

2,37

1,80

2,39

 

 

4

PENATAAN TATALAKSANA

2,50

2,05

0,92

2,12

 

 

5

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

3,00

2,75

1,31

2,79

 

 

6

PENGUATAN AKUNTABILITAS

2,50

2,03

2,41

2,22

 

 

7

PENGUATAN PENGAWASAN

2,50

1,91

1,89

2,00

 

 

8

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

2,50

2,06

2,13

2,09

 

II.

HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN (10)

10,00

3,86

0,00

3,86

 

III.

REFORM (30)

30,00

22,04

18,06

22,50

 

 

1

MANAJEMEN PERUBAHAN

3,00

2,02

2,77

2,40

 

 

2

DEREGULASI KEBIJAKAN

3,00

1,50

1,65

1,83

 

 

3

PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

4,50

4,13

1,35

4,05

 

 

4

PENATAAN TATALAKSANA

3,75

2,92

2,89

2,90

 

 

5

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

4,50

1,92

1,58

2,03

 

 

6

PENGUATAN AKUNTABILITAS

3,75

2,78

2,71

2,74

 

 

7

PENGUATAN PENGAWASAN

3,75

3,16

1,91

3,13

 

 

8

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

3,75

3,63

3,21

3,42

TOTAL PENGUNGKIT

60,00

41,53

30,95

42,66

B.

HASIL (40)

 

 

 

 

 

 

1

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN (10)

10,00

8,21

 

8,21

 

 

2

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)

10,00

8,90

 

8,90

 

 

3

PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10)

10,00

9,30

 

9,30

 

 

4

KINERJA ORGANISASI (10)

10,00

5,50

 

5,50

TOTAL HASIL

40,00

31,91

 

31,91

NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

100,00

73,44

30,95

74,57

Hasil Evaluasi Mandiri  Pelaksanaan Reformasi tersebut telah di input secara on line melalui website Menpan & RB melalui pmprb.menpan.go.id.

Previous Video Conference PERAN APIP DALAM PPKM DARURAT COVID-19

Leave Your Comment

Skip to content