Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah kembali melaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI). Tahapan survei sudah dimulai per 17 Juli dan akan berlangsung hingga 31 Oktober 2023. Survei tahunan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah kembali melaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI). Tahapan survei sudah dimulai per 17 Juli dan akan berlangsung hingga 31 Oktober 2023. Survei tahunan
Wonosari- Selasa, 15 Agustus 2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menerima Tim Evaluasi dari BPKP Perwakilan DIY dalam rangka melakukan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP. Saat entry meeting yang
Senin, 4 September 2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul mengadakan kegiatan Pembinaan Kepegawaian dengan Nara sumber Bapak Wakil Bupati Gunungkidul, Heri Susanto,S.Kom.,M.Si. Acara bertempat di Aula Inspektorat Daerah
Dalam upaya untuk mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan pengadaan, maka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP menyelenggarakan kegiatan workshop dengan tema “Mitigasi Risiko Pengadaan Melalui Clearing
Jumat tanggal 4 Agustus 2023 pukul 08.30 wib, bertempat di Pendopo Kantor Kapanewon Semanu, Kejaksaan Negeri Gunungkidul melaksanakan kegiatan Launching Rumah Restorative Justice di 18
Wonosari, Selasa (1/08/2023), Bupati Gunungkidul Bapak H. Sunaryanta menjadi narasumber pembinaan kepegawaian dan pemberian arahan ketugasan pengawasan di Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Hadir pula Bapak Drs.
WONOSARI,Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan sosialisasi penyusunan dokumen penilaian risiko strategis dan operasional perangkat daerah. Hal ini menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah bekerjasama dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi dalam
Untuk memberikan kontribusi yang nyata dalam pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mendesain pengawasan yang lebih fokus. Pada