Selasa/ 11/12/2018, berlangsung kegiatan Deklarasi anti pungli yang diikuti sekitar 70 karyawan/ karyawati Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul bertempat di aula GISA Dinas
Auditor dan P2UPD melakukan workshop penyusunan tools evaluasi /Program Kerja Audit sebagai acuan pelaksanaan evaluasi ABPDes 2019, Jum’at 14 Desember 2019. Kegiatan yang diikuti 30
Perkembangan Peraturan di tingkat kementrian mengenai Desa sebagai turunan undang – undang tentang Desa sangat dinamis, oleh karena itu diperlukan respon yang cepat terkait perubahan
Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan, baik dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan
Menindaklanjuti ketentuan Kapabilitas APIP perlu dirumuskan Program Pengawasan Berbasis Risiko. Program pengawasan ini merupakan dasar pelaksanaan kegiatan pengawasan 2019 dengan tujuan meningkatkan efektifitas pengawasan dengan
Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan pemberdayaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) optimalisasi fungsi assurance/penjaga dan konsultasi APIP menjadi penting dalam mengawal program pembangunan Pemerintah Daerah, termasuk
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membuka secara resmi Rapat Pemuktahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) di Bengkulu, Selasa (09/10). Dalam sambutannya Mendagri menyampaikan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Badan Pegawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), menyampaikan laporan Nomor LQA-195/PW12/3/2017 Tanggal 3
Tindaklanjut merupakan bagian yang penting dalam sistem pengawasan, karena hal ini merupakan upaya yang harus dilakukan auditan dalam rangka mengurangi dan bahkan menghilangkan permasalahan/kondisi yang
