Wonosari, Selasa (28/10/2025) — Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul melaksanakan kegiatan Entry Meeting Audit Ketaatan Pengelolaan Kualitas Belanja Dana Desa di Kalurahan Umbulrejo, Kapanewon Ponjong, pada Selasa, 28 Oktober 2025 dan dilaksanakan di Ruang Rapat Kalurahan Umbulrejo. Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam pelaksanaan audit yang bertujuan untuk menilai kepatuhan pemerintah kalurahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, […]
Wonosari, Senin (27/10/2025) — Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran pamong kalurahan serta masyarakat terhadap pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul melaksanakan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengawasan dan Isu-Isu Strategis di Bidang Pengawasan Tahun 2025 pada Kapanewon Tanjungsari yang diselenggarakan di Ruang Rapat Kapanewon Tanjungsari, pada hari Senin, 27 Oktober 2025. Kegiatan ini […]
Bahaya laten korupsi itu bernama gratifikasi. Gratifikasi tidak terlarang dengan sendirinya, namun perlu dikendalikan. Ada dua syarat gratifikasi dilarang sehingga dapat menjadi korupsi. Gratifikasi dapat muncul dengan wajah yang manis, namun perlahan menggerus integritas seseorang hingga habis. Maka dari itu sangat penting bagi semua orang, terutama pegawai negeri atau penyelenggara negara, untuk memahami pengertian gratifikasi. […]
MENGAPA konflik atau benturan kepentingan (conflict of interest) dipandang negatif? Ada tiga alasan benturan kepentingan perlu diatur: (1) salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Selanjutnya, (2) dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan. Terakhir, (3) pemahaman yang […]
Surabaya, 12 Juni 2023 – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengikuti evaluasi tahap pertama program Smart City 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Acara berlangsung pada tanggal 12 Juni 2023 di Hotel Shangri-La Surabaya. Evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi kemajuan dan pencapaian Kabupaten Gunungkidul dalam implementasi program Smart City. Sebelum pemaparan materi, Sekretaris […]
Dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat, pegawai negeri sipil sebagai penyelenggara pelayanan publik setidaknya perlu memegang prinsip antara lain bertindak secara profesional, tidak diskriminasi, berintegritas, dan menerapkan praktik bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian […]
Dalam serangkaian kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus korupsi sering kali berkaitan dengan gratifikasi yang umumnya dilakukan oleh penyelenggara negara, terutama yang memiliki posisi dan wewenang untuk membuat keputusan. Jadi, apa itu Gratifikasi? Dilansir dari situs resmi KPK, pengertian gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan […]
Kamis, (13/10), pukul 09.00 WIB bertempat di ruang rapat bawah, Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menerima kunjungan dari Inspektorat Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan. Kunjungan dilakukan dalam rangka kegiatan studi banding (comparison study). Rombongan berjumlah 4 orang terdiri dari Auditor dan PPUPD, Tamu diterima oleh Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat Inspektorat Kabupaten Gunungkidul beserta Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian, Auditor dan P2UPD. […]
Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Inspektorat Daerah kabupaten Gunungkidul telah menyusun Manajemen Resiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2022. Dapat didownload pada tautan berikut ini : Manajemen Risiko Inspektorat Daerah.
Perubahan lingkungan internal maupun eksternal menuntut organisasi pemerintahan, termasuk organisasi pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan proses transformasi untuk dapat menjadi organisasi yang mampu memberikan pelayan kepada masyarakat secara lebih berkualitas. Keberhasilan transformasi organisasi memerlukan konsistensi, minimalisasi konflik dan resistensi, komitmen, pengikat serta identitas yang jelas bagi seluruh anggota organisasi. Selain itu dalam rangka mendukung […]
