Setelah pada artikel sebelumnya kita memahami pentingnya membedah akar penyebab korupsi, kali ini kita akan mengupas teori paling mendasar yang menjadi cikal bakal seluruh teori antikorupsi modern: Teori Fraud Triangle (Segitiga Kecurangan). Dicetuskan pertama kali oleh sosiolog dan kriminolog Donald R. Cressey pada tahun 1953, teori ini mengungkapkan bahwa seseorang tidak secara tiba-tiba melakukan korupsi atau kecurangan. […]
GUNUNGKIDUL (inspektorat.gunungkidulkab.go.id) – Dalam menjalankan tugas pelayanan publik, Aparat Sipil Negara (ASN) tidak hanya dituntut untuk kompeten dan profesional, tetapi juga harus memiliki benteng integritas yang kokoh. Namun, tahukah Anda bahwa upaya menjaga diri dan organisasi dari praktik korupsi dapat dimulai dari pendekatan ilmiah?. Memahami teori-teori penyebab korupsi bukan hanya tugas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau […]
Wonosari, Rabu (29/07/2026) – Bupati Gunungkidul, Ibu Endah Subekti Kuntariningsih, S.E., M.P., secara resmi membuka Lomba Cerdas Cermat (LCC) Antikorupsi Tahun 2026 Tingkat SD dan SMP se-Kabupaten Gunungkidul yang diselenggarakan di Aula Tut Wuri Handayani Lantai 3, Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan yang diinisiasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul ini merupakan bagian dari upaya membangun […]
Korupsi tidak selalu diawali dalam bentuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, penyalahgunaan pendapatan dan belanja atau penerimaan suap dan gratifikasi dalam jumlah yang besar. Dalam banyak kasus, korupsi berawal dari perilaku indisipliner dan pelanggaran etika yang dianggap sebagai hal biasa. Ketika penyimpangan kecil dibiarkan tanpa koreksi, perlahan akan membentuk budaya permisif yang melemahkan […]
Bahaya laten korupsi itu bernama gratifikasi. Gratifikasi tidak terlarang dengan sendirinya, namun perlu dikendalikan. Ada dua syarat gratifikasi dilarang sehingga dapat menjadi korupsi. Gratifikasi dapat muncul dengan wajah yang manis, namun perlahan menggerus integritas seseorang hingga habis. Maka dari itu sangat penting bagi semua orang, terutama pegawai negeri atau penyelenggara negara, untuk memahami pengertian gratifikasi. […]
MENGAPA konflik atau benturan kepentingan (conflict of interest) dipandang negatif? Ada tiga alasan benturan kepentingan perlu diatur: (1) salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Selanjutnya, (2) dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan. Terakhir, (3) pemahaman yang […]
Dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat, pegawai negeri sipil sebagai penyelenggara pelayanan publik setidaknya perlu memegang prinsip antara lain bertindak secara profesional, tidak diskriminasi, berintegritas, dan menerapkan praktik bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian […]
Dalam serangkaian kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus korupsi sering kali berkaitan dengan gratifikasi yang umumnya dilakukan oleh penyelenggara negara, terutama yang memiliki posisi dan wewenang untuk membuat keputusan. Jadi, apa itu Gratifikasi? Dilansir dari situs resmi KPK, pengertian gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan […]
Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Inspektorat Daerah kabupaten Gunungkidul telah menyusun Manajemen Resiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2022. Dapat didownload pada tautan berikut ini : Manajemen Risiko Inspektorat Daerah.
Perubahan lingkungan internal maupun eksternal menuntut organisasi pemerintahan, termasuk organisasi pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan proses transformasi untuk dapat menjadi organisasi yang mampu memberikan pelayan kepada masyarakat secara lebih berkualitas. Keberhasilan transformasi organisasi memerlukan konsistensi, minimalisasi konflik dan resistensi, komitmen, pengikat serta identitas yang jelas bagi seluruh anggota organisasi. Selain itu dalam rangka mendukung […]
