Dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat, pegawai negeri sipil sebagai penyelenggara pelayanan publik setidaknya perlu memegang prinsip antara lain bertindak secara profesional, tidak diskriminasi, berintegritas, dan menerapkan praktik bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian […]
Istilah Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) mungkin sudah tidak asing didengar lagi. Namun, tahukah kalian perbedaan dari ZI, WBK dan WBBM? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari lihat latar belakang mengenai ZI, WBK dan WBBM. Latar Belakang Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan […]
Perubahan peran APIP sebagaimana yang telah diakomodir dalam PP Nomor 12 Tahun 2017 yang juga sekaligus menjadi harapan penting kepada APIP adalah memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, memberikan peringatan dini (early warning system) dan meningkatkan manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah […]
Kata Gratifikasi sering kita dengar dan kita baca baik itu dilingkungan kantor, media cetak, media elektronik maupun media sosial. Tahukah kamu apa itu gratifikasi? Mari kita simak dan baca penjelasan di bawah ini agar kita tahu apa itu gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, […]
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong instansi untuk segera menyampaikan rencana kerja Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Tahun 2021. “Rencana kerja ini merupakan daftar kegiatan pengendalian gratifikasi yang akan dilakukan oleh UPG di instansi masing-masing dan menjadi target kerja UPG pada Tahun 2021,” kata Plt. Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (17/1). Rencana kerja UPG […]
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang disingkat SPIP sebagimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dalam implementasi penguatan SPIP banyak yang mengadopsi dengan menerapkan Tree Lines of defence sebagai Roll Model pilihannya. Mencermati sambutan yang disampaikan oleh Ketua BPK RI, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI , dan Inspektur Jendral Kementrian Keuangan RI […]
Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (SISWASKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan bersama antara Deputi Bidang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi Siswaskeudes digunakan untuk membantu Inspektorat Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan desa dengan berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Siswaskeudes memudahkan pengawasan keuangan Desa oleh APIP. Dengan Siswaskeudes, dapat ditentukan […]
Sebuah organisasi yang diselengarakan secara efisien, bersih, dan dikelola dengan baik untuk mewujudkan organisasi yang transparan dan akuntabel sesuai dengan yang diharapkan oleh undang undang menjadi wajib diwujudkan, tanpa kecuali terlebih pada organisasi pemerintahan baik pada jajaran pemerintahan pusat maupun pada jajaran pemerintahan daerah selaku penyelenggara pengelola keuangan negara. Transparasi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan […]
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul dan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 99/KPTS/2019 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengatur bahwa setiap Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dilarang menerima gratifikasi yang dianggap suap. Setiap Pejabat Negara dan Pegawai bertanggungjawab menjaga profesionalitas […]
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh melakukan kesepakatan tentang koordinasi tugas dan fungsi pengawasan penyelenggaran pemerintahan daerah sebagai upaya untuk meningkatkan pengawasan realisasi APBD. Hal itu disampaikan Mendagri pada Penandatanganan Nota Kesepakatan dan Dokumen Rencana Kerja antara Gubernur dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Seluruh Indonesia, Gubernur/Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia, Inspektur provinsi […]