Dalam rangka peningkatan kerjasama dan sinergitas pengawasan Tahun 2020 Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan rapat koordinasi dengan mengundang seluruh Inspektorat yang berada diwilayah kerja Perwakilan BPKP DIY yaitu Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Klaten, Kabupaten Purworejo, Kota Magelang, Kabupaten […]
Sebanyak empat orang ASN dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2019 menerima penganugerah Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya atas nama Ir Surata, Hugo Dwianto I, SE, Theresia Surati, dan Sunanti yang telah memiliki masa kerja sepuluh tahun dan dua puluh tahun. Penyerahan penganugerahan tersebut diberikan pada saat pelaksanaan upacara rutin hari senin di lingkungan […]
Pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) dengan tema Pengadaan Barang dan Jasa di Desa khususnya mempelajari dan menyusun tool untuk Pengitungan pekerjaan fisik/Infrastruktur di desa. Pelatihan Kantor Sendiri dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan ketugasan dalam pemeriksaan khusus Pengadaan Barang dan Jasa […]
Pada Hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 bertempat di Ruang Rapat Bawah Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Tool Asistensi PertanggungjawabanAPBDes Tahun Anggaran 2019. Tool Asistensi Pertanggungjawaban APBDes Tahun Anggaran 2019 disusun dalam rangka persiapan pendampingan penyusunan Pertanggungjawaban APBDes Tahun 2019 di 144 Desa. Penyusunan Pertanggungjawaban APBDes Tahun Anggaran 2019 Berdasarkan […]
Senin, 16 Desember 2019 bertempat di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul mulai dilaksanakan Asisitensi Penyusunan APB Desa Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul bekerjasama dengan DP3AKBPM&D. Pada hari I pelaksanaan Asisitensi diagendakan hadir 21 Desa dari 144 Desa yang di rencanakan dilakukan asistensi. Pelaksanaan Asistensi ini dilaksanakan selama 8 hari kerja dan akan berakhir […]
Dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul mengirimkan personel untuk mengikuti Seminar dan Bimtek yang dilaksanakan di Hotel Grasia, Semarang pada tanggal 28 dan 29 November 2019. Acara diselenggarakan oleh Pusat Unggulan Inovasi untuk Akuntansi Forensik, Universitas Diponegoro Semarang. Narasumber acara berasal dari akademisi dan praktisi di […]
Pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menerima tamu dari Inspektorat Kabupaten SlemanPropinsi DIY dalam rangka untuk melakukan studi banding terhadap penyusunan anggaran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019, penanganan kasus terkait kerjasama dengan APH, Reviu DAK, Dana Desa dan ADD. Acara dipimpin langsung oleh Bapak Inspektur Daerah […]
Salah satu indikator Reformasi Birokrasi pemerintahan adalah penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Guna meraih dan meningkatkan akuntanbilitas pemerintah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKPD) senantiasa berusaha untuk mendapatkan Opini BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Dengan mendapatkan predikat WTP sangat signifikan membangun kepercayaan atau trus kepada publik. Dalam mempertahankan opini BPK […]
Pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menerima kunjungan study banding dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat. Kunjungan dilakukan selama satu hari .diikuti kurang lebih 7 orang terdiri dari Auditor, P2UPD dan staf sekretariat. Materi yang dikomparasikan pada kesempatan Kunjungan kali ini meliputi Penanganan pengaduan masyarakat kaitannya dengan kerjasama dengan […]
Menindaklanjuti arahan Presiden dalam Sidang Paripurna MPR RI tanggal 20 Oktober 2019 (Saat Pelantikan Presiden) perihal perlunya dilakukan penyederhanaan birokrasi hanya menjadi 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan Struktural dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/ketrampilan dan kompetensi tertentu, tanggal 13 November 2019 telah dikeluarkan SE MENPAN RB Nomor 384 Tahun 2019 tentang langkah Strategis […]