Sebagaimana diamanatkan Pasal 2 pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) daerah diperintahkan untuk melakukan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebelum diserahkan oleh Bupati Gunungkidul kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Peraturan […]
Yogyakarta, Senin Tanggal 24 Februari 2020 bertempat di Ballroom Hotel Tentrem Yogyakarta, Jalan Pangeran Mangkubumi Nomor 72A, Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta telah diselenggarakan penyerahan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota Wilayah III, yang terdiri dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, […]
Wonosari, Senin, tanggal 24 Februari 2020 di Ruang Rapat I Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul telah diselenggarakan Forum Gabungan Perangkat Daerah Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan, Kepegawaian, dan Diklat Tahun Anggaran 2021. Rapat forum Gabungan Perangkat Daerah ini dibuka oleh Asisten Administrasi Umum yang mewakili Bapak Sekretaris Daerah dan dihadiri oleh utusan […]
WONOSARI – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan BPD DIY melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pemenfaatan Sistem online dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Dalam sosialisasi tersebut hadir sebgai nara sumber: Ketua Satgas Pencegahan Korupsi Wilayah V KPK RI Kunto Ariawan, Bupati Gunungkidul Hajah Badingah,S.Sos, Ketua DPRD Gunungkidul Endah Subekti Kuntari Ningsih,SE, […]
Menindaklanjuti surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/S/XII.3/11/2019 tanggal 11 Nopember 2019 perihal permohonan diskusi dengan Inspektorat Daerah dan OPD terkait hasil pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Tahun 2016 dan Pemeriksaan Kinerja Rabu, 20/11/2019 diselenggarakan Diskusi antara Inspektorat Daerah OPD terkait dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) BPK-RI. Kehadiran Tim dari Puslitbang didampingi dengan […]
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyampaikan, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) harus berani melawan radikalisme dan terorisme. “Tantangan bangsa ini adalah yang berkaitan dengan radikalisme, terorisme,” ujar Tjahjo Kumolo dalam sambutanya di acara penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Tahun 2019 lingkup Pemda DIY dan Pemkab/Kota di Kepatihan, Senin […]
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Tahun 2019 lingkup Pemda DIY dan Pemkab/Kota di Kepatihan, Senin dan selasa (4-5/11/2019). Kegiatan ini difasilitasi dan diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi DIY, dilaksanakan selama 2 hari, dibuka oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, dan […]
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerjasama dengan State Accountability Revitalization ( STAR) menyelenggarakan Seminar Internasional dan Diseminasi Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemgawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR) Selasa – Jumat (5-8/11/2019) di Hotel Grand Mercure Yogyakarta. Seminar tersebut diikuti oleh sekitar 60 peserta dari unsur Pejabat BPKP Pemerintah Daerah di lingkup […]
Inspektur Daerah, Drs. Sujarwo, M.Si memimpin Rapat Koordinasi internal Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Kamis 10/10/2019. Rakor yang diikuti semua pejabat Struktural, JFA dan P2UPD ini membahas Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2020. PKPT ini diawali dengan kegiatan Evaluasi Manajemen Risiko. Evaluasi Manajemen Risiko dan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) akan dilaksanakan pada tanggal 14 […]
Dalam rangka penyamaan persepsi atas hasil penilaian oleh penilai public yang sering diuji dalam proses penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi, khususnya untuk menetukan adanya kerugian negara, Kejaksaan Tinggi daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) serta Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) Pengda DIY menerima menyelenggarakan seminar dengan tema Penegakan Hukum Pengadaan […]