Wonosari, Rapat koordinasi yang dipimpinan oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul perihal sosialisasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah ( spekda ) yang dihadiri oleh seluruh pejabat Esselon III ( tiga ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Sebagai […]
Wonosari, Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menghadiri acara pelantikan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa yang diwakili oleh Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Umum Bapak Aris Pambudi, SIP, MSi. Pelantikan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Gunungkidul Bapak Ir. Drajad Ruswandono,MT pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 di Ruang Rapat II Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Pelantikan tersebut menunjukkan […]
Wonosari, Jumat tanggal 7 Februari 2020 bertempat di ruang rapat Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul diadakan acara Penyerahan Hasil Penilaian Mandiri Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Tahun 2019, sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah […]
Wonosari, Kebijakan reformasi sumber daya aparatur merupakan bagian dari reformasi birokrasi seirama dengan pidato kenegaraan menyambut HUT RI ke -74 Presiden Joko Widodo mengenai pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Selaras dengan gagasan Presiden yang membentuk manusia yang unggul dan selaras pula dengan UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap ASN mempunyai […]
Wonosari, bertempat di ruang rapat Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul diadakan acara Sosialisasi Produk-Produk Bank Syariah Mandiri, acara tersebut dihadiri oleh sebagian besa rPegawai di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Mengawali kegiatan sosialisias iInspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul, Drs. Sujarwo, M.Si memberika nsambutan pembukaan ,dan menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih atas kehadiran Tim dari Bank Mandiri […]
Wonosari, bertempat di ruang rapat Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul diadakan acara Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) dengan materi Penyusunan Tool maturitas Sistem Penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturitas ini dapat digunakan paling tidak […]
Kamis, 23 Januari 2020 telah dilaksanakan rapat koordinasi antar Aparat Pengawasan Internal Pemerintah ( APIP) se Daerah istimewa Yogyakarta membahas hasil kegiatan telaah sejawat atau Per Review. Pengertian telaah sejawat atau Peer Reviu adalah merupakan salah satu upaya yang ditempuh dalam menjamin mutu Aparat pengawasan Intern Pemerintah yang dilakukan oleh APIP lainnya. Hal yang menjadikan […]
Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerahbahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (OTDA) dan sejalan dengan tuntutan tata kepemerintahan yg baik dan bersih, bertanggungjawab serta menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien, Kepala Daerah diwajibkan menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj). Laporan […]
RABU, 29 JANUARI 2020. Tim Asistensi Penyusunan Pertanggungjawaban APBDesa Tahun 2019 Inspetorat Daerah Kabupaten Gungkidul yang terdiri dari 7 (tujuh) Tim telah menyelesaiakan asistensi terhadap pertanggungjawaban APBDesa di 144 Desa. Kondisi yang ditemui hasil dari Asisitensi bervariasi antar desa satu dengan yang lainya, kondisi tersebut sbb : Penyusunan Pertanggungjawaban APBDes Tahun Anggaran 2019 telah sesuai […]
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta pemerintah daerah menerapkan tiga prinsip dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa guna mencegah upaya persengkongkolan tender yang mengakibatkan nilai proyek menjadi lebih tinggi. Adapun 3 prinsip tersebut di antaranya adalah pengadaan barang dan jasa harus bersifat terbuka atau transparan dan diumumkan secara luas (wajib menggunakan e-procurement), pengadaan harus bersifat non-diskriminatif […]