Tindaklanjut merupakan bagian yang penting dalam sistem pengawasan, karena hal ini merupakan upaya yang harus dilakukan auditan dalam rangka mengurangi dan bahkan menghilangkan permasalahan/kondisi yang tidak sesuai kriteria Audit. Dalam Audit LKPD yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, keseriusan dan kesungguhan Pemerintah Daerah menidaklanjuti Rekomendasi Hasil Audit menjadi salah satu dasar untuk penyampaian Opini. Selama […]
Capaian Level 3 penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Badan Pegawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), menyampaikan laporan Nomor LQA-195/PW12/3/2017 Tanggal 3 Agustus 2018 perihal tersebut di atas, dengan simpulan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah Level 3 (Terdefinisi) dengan skor 3,000. Terkait dengan hasil penilaian tersebut, BPKP Regional […]
Pasar Desa yang merupakan Pasar Tradisional mempunyai karakter dan keunikan yang tidak ada pada pasar modern sehingga keberadaannya masih sangat dibutuhkan masyarakat. Hal ini disampaikan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dihadapan 30 Orang Pengelola Pasar Desa pada kesempatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa yang diselenggarakan DP3AKBPM&D (26/09/2018). Lebih lanjut Drs Sujarwo, M.Si menjelaskan bahwa salah […]
Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan Ketua Tim Bidang Pemerintahan Desa secara bersamaan menyampaikan berbagai best practice terkait pengawasan Pemerintahan Desa dalam kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan desa Angkatan IV dan V yang diselenggarakan oleh Balai Pemerintahan Desa Kemendagri Selasa, 25 September 2018. Kegiatan ini diikuti 40 (empat puluh) orang peserta dari unsur aparatur desa tanggal […]
Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 di lingkungan UPT Puskesmas di Kabupaten Gunungkidul menjadi topik hangat yang didiskusikan dalam kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur yang diselenggarakan Dinas Kesehatan (25 s/d 27 September 2018). Peraturan Baru mengenai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ini merupakan kebijakan tingkat Kementerian pengganti Peraturan Menteri […]
Wakil Bupati Gunungkidul Dr. Immawan Wahyudi, MH di dampingi Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul melakukan kunjungan ke Bappeda Kabupaten Gunungkidul dalam rangka Monitoring progres pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, Rabu 19/9/2018. Dalam Kesempatan tersebut Bappeda melaporkan bahwa Rencana Aksi penerapan e-planning dilengkapi dengan fitur e-pokir dan e-reses anggota DPRD dalam tahap pengembangan teknis dan diperkirakan […]
Tim Asistensi Inspektorat Daerah melaksanakan kegiatan pendampingan dalam rangka peningkatan Maturitas SPIP Senin, 17 September 2018 di Dinas Kelautan dan Perikanan. Kegiatan Berlangsung di Ruang rapat dan di ikuti oleh Pejabat Struktural Eselon III, Eselon IV dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan pejabat fungsional umum. Materi Pendampingan meliputi : Penilaian lingkungan Pengendalian ; Evaluasi Manajemen […]
Balai Pemerintahan Desa DIY Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan rapat kerja dalam rangka Penyesuaian Kurikulum Pelatihan Penyusunan APBDesa tanggal 6 sampai dengan 8 September 2018. Acara yang diikuti oleh pejabat struktural dan JFU Pemerintahan Desa di Yogyakarta tersebut menghadirkan narasumber yang salah satunya adalah Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul, Drs. Sujarwo, M.Si. Materi yang disampaikan oleh Inspektur […]
Tim Evaluasi Kapabilitas APIP dari BPKP Regional Yogyakarta mengakhiri kegiatan evaluasi Kapalitas di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Rabu, 5 September 2018. sebelum kegiatan penutupan evaluasi TIm melakukan serangkaian wawancara dengan, Wakil Bupati Gunungkidul, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik serta Sekretaris BKAD untuk menggali informasi terkait peran dan kinerja Inspektorat Daerah. Dalam Penutupan disampaikan […]
Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Menteri PAN RB, Menteri Dalam Negeri, dan kepala BKN menyelenggarakan koordinasai pada hari selasa, 4 september 2018 di gedung KPK – kuningan, jakarta dengan pokok materi pemberhentian pegawai ASN yang telah inkracht tipikor Koordinasi ini bertujuan untuk menindaklanjuti temuan adanya ASN yang melakuan Kejahatan Jabatan (Tindak Pidana Korupsi) yang telah mendapatkan […]