Sesuai dengan Undang undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara pasal 20 : Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP selambat
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka pemahaman, pencegahan dan penanggulangan gratifikasi serta penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme telah menetapkan Peraturan Bupati
Wonosari, Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,
Wonosari, melalui zoom meeting Inspektorat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Telahaan Sejawat untuk memperolehkesepakatan dalam pelaksanaannya. Dalam memenuhi tuntutan para pemangku kepentingan
Wonosari, hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020 Di Rumah Dinas Bupati Gunungkidul, Bupati Gunungkidul Hj. Badingah,S.Sos di dampingi Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Inspektorat Daerah,
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 yang mengamanatkan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen
Wonosari, hari Rabu, tanggal 23 September 2020 melalui Video Conference Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul bersama Perangkat Daerah lainya mendampingi Sekretaris Daerah dalam menanggapi evaluasi pelaksanaan
Wonosari, hari Jumat, tanggal 18 September 2020 secara Video Conference Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul dengan acara
