Reviu APIP : Peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah
Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan, baik dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan
Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan, baik dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan
Menindaklanjuti ketentuan Kapabilitas APIP perlu dirumuskan Program Pengawasan Berbasis Risiko. Program pengawasan ini merupakan dasar pelaksanaan kegiatan pengawasan 2019 dengan tujuan meningkatkan efektifitas pengawasan dengan
Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan pemberdayaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) optimalisasi fungsi assurance/penjaga dan konsultasi APIP menjadi penting dalam mengawal program pembangunan Pemerintah Daerah, termasuk
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membuka secara resmi Rapat Pemuktahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) di Bengkulu, Selasa (09/10). Dalam sambutannya Mendagri menyampaikan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Badan Pegawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), menyampaikan laporan Nomor LQA-195/PW12/3/2017 Tanggal 3
Tindaklanjut merupakan bagian yang penting dalam sistem pengawasan, karena hal ini merupakan upaya yang harus dilakukan auditan dalam rangka mengurangi dan bahkan menghilangkan permasalahan/kondisi yang
Pasar Desa yang merupakan Pasar Tradisional mempunyai karakter dan keunikan yang tidak ada pada pasar modern sehingga keberadaannya masih sangat dibutuhkan masyarakat. Hal ini disampaikan
Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 di lingkungan UPT Puskesmas di Kabupaten Gunungkidul menjadi topik hangat yang didiskusikan dalam kegiatan
Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan Ketua Tim Bidang Pemerintahan Desa secara bersamaan menyampaikan berbagai best practice terkait pengawasan Pemerintahan Desa dalam kegiatan pelatihan pengelolaan