Unit Koordinasi Wilayah V KPK RI menyelenggarakan Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Serta Sosialisasi Monitoring Centre For Prevention (MCP) 2019 bagi Admin MCP dan Inspektur seluruh Pemda
Sesuai amanat dalam Pasal 81 PMK Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana
Menindaklanjuti adanya indikasi permasalahan dalam pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka audit
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Surat Tugas Nomor 08/Rev-LKPD/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 melakukan reviu LKPD Tahun 2018 selama kurun waktu 7
Kepala BPKP Ardan Adiperdana menyampaikan bahwa sebaran kasus terkait akuntabilitas berada pada tempat yang maturitas SPIP dan kapabilitas APIP-nya masih tergolong rendah. “Maturitas penyelenggaraan SPIP
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengakhiri kegiatan audit interim di kabupaten Gunungkidul Jumat 8/3/2019. Kegiatan Pemeriksaan ini berdasarkan Surat Tugas Nomor 21/ST/XVIII.YOG/1/2019 dilaksanakan dengan Jangka waktu
Kunto Ariawan, Ketua satgas pencegahan wilayah V KPK RI beserta anggota Untung Wicaksono dan Rika Krisdianawati melakukan Evaluasi Capaian Monitoring Centre For Prevention (MCP) di
Kepala BPKP Perwakilan DIY, Slamet Tulus Wahyana didampingi Koordinator Pengawasan BPKP, Sunarto berkunjung ke kantor Bupati Gunungkidul guna melakukan audiensi pada Jum’at 01/03/2019. Kunjungan tersebut
DP3AKBPMD menyelenggarakan bimbingan teknis kepada 30 orang Kepala Desa (Kades) Baru hasil pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2018 di Rumah Makan Jodhang Jawa, Senin tanggal
