Koordinator Unit Koordinasi Wilayah 5 KPK (untuk untuk wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat) memaparkan materi Optimalisasi Pendapatan Daerah dalam kesempatan rapat koordinasi dengan
Fungsi Pencegahan Korupsi melalui konsolidasi dengan Kementrian Lembaga /Pemerintah Daerah melibatkan KPK sebagai lembaga khusus berdasar UU 30 Tahun 2002, diberikan kewenangan Koordinasi dan Supervisi
Inspektorat Kabupaten Bantul berkunjung ke Inspektorat Kabupaten Gunungkidul dalam rangka sharing, diskusi dengan APIP / Tim Reviu RKA dan BLUD, Rabu 10/4/2019. Rombongan dari Inspektorat
Unit Koordinasi Wilayah V KPK RI menyelenggarakan Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Serta Sosialisasi Monitoring Centre For Prevention (MCP) 2019 bagi Admin MCP dan Inspektur seluruh Pemda
Sesuai amanat dalam Pasal 81 PMK Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana
Menindaklanjuti adanya indikasi permasalahan dalam pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka audit
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Surat Tugas Nomor 08/Rev-LKPD/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 melakukan reviu LKPD Tahun 2018 selama kurun waktu 7
Kepala BPKP Ardan Adiperdana menyampaikan bahwa sebaran kasus terkait akuntabilitas berada pada tempat yang maturitas SPIP dan kapabilitas APIP-nya masih tergolong rendah. “Maturitas penyelenggaraan SPIP
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengakhiri kegiatan audit interim di kabupaten Gunungkidul Jumat 8/3/2019. Kegiatan Pemeriksaan ini berdasarkan Surat Tugas Nomor 21/ST/XVIII.YOG/1/2019 dilaksanakan dengan Jangka waktu
