Wonosari, Senin 3 November 2020, bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Bupati Gunungkidul yang di wakili oleh sekretaris Daerah di dampingi oleh Asisten Pemerintahan &
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkomintmen untuk mengawal dana desa agar tetap akuntabel di tengah pandemi corona. Sebab, dana yang digelontorkan pemerintah untuk pembangunan
Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Oleh Inspektorat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penjaminan kualitas (quality assurance) dan kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas (non quality assurance). Kegiatan pengawasan
Wonosari, hari Rabu, tanggal 4 November 2020 Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul mengikuti acara Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang dilakukan secara Zoom Meeting
Wonosari, Hari Jumat, tanggal 6 November 2020 bertempat di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul telah dilaksanakan pembahasan simpulan atas audit tujuan tertentu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP )
Wonosari, Hari Kamis, tanggal 5 November 2020 Inspekrorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menanggapi Tamu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Badan Pemeriksa Keuangan
Pada Selasa, 20 Oktober 2020 di Ruang Rapat Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Evaluasi Pembangunan ZI WBK tahun 2020. Peserta rapat
Pemerintah Kabuten Gunungkidul telah menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
Wonosari, Rabu 14 Oktober 2020, Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Badan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta
