Sebuah organisasi yang diselengarakan secara efisien, bersih, dan dikelola dengan baik untuk mewujudkan organisasi yang transparan dan akuntabel sesuai dengan yang diharapkan oleh undang undang
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul dan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 99/KPTS/2019 tentang Pembentukan Unit
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh melakukan kesepakatan tentang koordinasi tugas dan fungsi pengawasan penyelenggaran pemerintahan
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pungli dalam KUHAP dan UU Tipikor Dalam KUHP, istilah pungli tidak disebutkan dengan jelas, tetapi dapat disamakan dengan tindak pidana dalam pasal berikut: 1. Pasal 368 KUHP:
Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara wajib melaporkan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaporan gratifikasi kepada KPK dilaksanakan dengan mengisi formulir secara lengkap, transparan dan akuntabel. Formulir
Wonosari, hari Rabu, tanggal 18 November 2020 Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam acara penyampian pemandangan umum
Wonosari, Pada Hari Kamis tanggal 12 November 2020 bertempat di ruang rapat Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul telah dilaksanakan rapat koordinasi internal dalam rangka koordinasi persiapan
Pada hari ini (10/11) Tim Telaah Sejawat (Peer Review) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul melakukaan Telaahan Sejawat (TS) ke Inspektorat Kota Yogyakarta. Sesuai surat tugas dari Ketua
