Pemerintah Kabuten Gunungkidul telah menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
Wonosari, Rabu 14 Oktober 2020, Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Badan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta
Wonosari, diruang rapat Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Sekretaris didampingi para Auditor Pengendali Mutu menanggapi pelaksanaan audit regular yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas. Benturan kepentingan tersebut menyebabkan keputusan yang menyimpang dari orisinilitas
Sesuai dengan Undang undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara pasal 20 : Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP selambat
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka pemahaman, pencegahan dan penanggulangan gratifikasi serta penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme telah menetapkan Peraturan Bupati
Wonosari, Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,
Wonosari, melalui zoom meeting Inspektorat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Telahaan Sejawat untuk memperolehkesepakatan dalam pelaksanaannya. Dalam memenuhi tuntutan para pemangku kepentingan
