Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong instansi untuk segera menyampaikan rencana kerja Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Tahun 2021. “Rencana kerja ini merupakan daftar kegiatan pengendalian gratifikasi yang akan dilakukan oleh UPG di instansi masing-masing dan menjadi target kerja UPG pada Tahun 2021,” kata Plt. Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (17/1). Rencana kerja UPG […]
Wonosari, Tanggal 5 Januari 2020 Pukul 10.00 WIB Inspektorat Daerah mengikuti Rapat Paripurna DPRD melalui Video Conference. Agenda Paripurna DPRD Penyampaian Nota Penjelasan Rancangan Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon atau PIWK Tahun 2022. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih didampingi Wakil Ketua Heri Nugroho. Hadir Bupati Gunungkidul Hj Badingah bersama Wakil Bupati Gunungkidul H Immawan Wahyudi […]
Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (SISWASKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan bersama antara Deputi Bidang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi Siswaskeudes digunakan untuk membantu Inspektorat Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan desa dengan berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Siswaskeudes memudahkan pengawasan keuangan Desa oleh APIP. Dengan Siswaskeudes, dapat ditentukan […]
Wonosari, Hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Sdr. Drs. Sujarwo, M.Si mendampingi Bupati Gunungkidul Ibu Hj.Badingah, S.Sos dalam menerima audiensi dan supervisi Tim Kordinasi Wilayah (Korwil) VIII Korsubgah KPK di Rumah Dinas Bupati terkait koordinasi tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi Perangkat Daerah lainnya yang hadir dalam acara Audensi mendampingi Bupati […]
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang disingkat SPIP sebagimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dalam implementasi penguatan SPIP banyak yang mengadopsi dengan menerapkan Tree Lines of defence sebagai Roll Model pilihannya. Mencermati sambutan yang disampaikan oleh Ketua BPK RI, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI , dan Inspektur Jendral Kementrian Keuangan RI […]
WONOSARI Selasa, 1 Desember 2020 bertempat di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul mulai dilaksanakan Asisitensi Penyusunan APB Kalurahan Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul bekerjasama dengan DP3AKBPM&D. Pelaksanaan Asistensi ini dilaksanakan selama 8 hari kerja dan akan berakhir pada tanggal 11 Desember 2020. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa APBKalurahan telah disusun […]
Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara wajib melaporkan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaporan gratifikasi kepada KPK dilaksanakan dengan mengisi formulir secara lengkap, transparan dan akuntabel. Formulir laporan gratifikasi tersebut berdasarkan SK Pimpinan KPK Nomor 1156 Tahun 2017. Pelaporan Gratifikasi kepada KPK melalui tata cara sebagai berikut : Penyerahan Laporan Gratifikasi dapat dilakukan melalui : – Surat atau […]
Pungli dalam KUHAP dan UU Tipikor Dalam KUHP, istilah pungli tidak disebutkan dengan jelas, tetapi dapat disamakan dengan tindak pidana dalam pasal berikut: 1. Pasal 368 KUHP: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian […]
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peran APIP dalam penyusunan LPPD adalah melaksanaan reviu terhadap data dan dokumen pendukung yang digunakan dalam penyusunan LPPD. Tujuan dilaksanakannya reviu LPPD tersebut adalah: sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan […]
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh melakukan kesepakatan tentang koordinasi tugas dan fungsi pengawasan penyelenggaran pemerintahan daerah sebagai upaya untuk meningkatkan pengawasan realisasi APBD. Hal itu disampaikan Mendagri pada Penandatanganan Nota Kesepakatan dan Dokumen Rencana Kerja antara Gubernur dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Seluruh Indonesia, Gubernur/Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia, Inspektur provinsi […]