Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (SISWASKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan bersama antara Deputi Bidang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi Siswaskeudes digunakan untuk membantu Inspektorat Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan desa dengan berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Siswaskeudes memudahkan pengawasan keuangan Desa oleh APIP. Dengan Siswaskeudes, dapat ditentukan […]

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang disingkat SPIP sebagimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dalam implementasi  penguatan SPIP banyak yang mengadopsi dengan menerapkan Tree Lines of defence sebagai Roll Model pilihannya. Mencermati sambutan  yang disampaikan  oleh  Ketua BPK RI, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI , dan Inspektur Jendral Kementrian Keuangan RI […]

Pungli dalam KUHAP dan UU Tipikor Dalam KUHP, istilah pungli tidak disebutkan dengan jelas, tetapi dapat disamakan dengan tindak pidana dalam pasal berikut: 1.  Pasal 368 KUHP: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian […]

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,  Peran APIP dalam penyusunan LPPD adalah melaksanaan reviu terhadap data dan dokumen pendukung yang digunakan dalam penyusunan LPPD. Tujuan dilaksanakannya reviu LPPD tersebut adalah: sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan […]

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul dan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 99/KPTS/2019 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengatur bahwa setiap Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dilarang menerima gratifikasi yang dianggap suap. Setiap Pejabat Negara dan Pegawai bertanggungjawab menjaga profesionalitas […]

Sebuah organisasi yang diselengarakan secara efisien, bersih, dan dikelola dengan baik untuk mewujudkan organisasi yang transparan dan akuntabel sesuai dengan yang diharapkan oleh undang undang menjadi wajib diwujudkan, tanpa kecuali terlebih pada organisasi pemerintahan baik pada jajaran pemerintahan pusat maupun pada jajaran pemerintahan daerah selaku penyelenggara pengelola keuangan negara. Transparasi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan […]