Wonosari (09/02/2022) bertempat di Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gunungkidul Dra. Siwi Iriyanti, M.Si secara resmi melantik/mengambil sumpah/janji Pejabat Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Adapun Pegawai Negeri Sipil yang dilantik/diambil sumpah/janji jabatannya Sdr. Theresia Bekti Pertiwi, A.Md. Pelantikan dihadiri Plt Inspektur Kabupaten Gunungkidul, Kepala […]
Selasa (22/02/2022) pukul 10.00 WIB, dilakukan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran (TA) 2021 di kantor BPK Perwakilan Provinsi DIY. Penyerahan diberikan langsung oleh Bupati Gunungkidul, H. Sunaryanta dan diterima oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi DIY, Jariyatna. Pada kesempatan ini, Bupati Gunungkidul menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah dapat menyelesaikan penyusunan […]
Rabu, (02/03/2022) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan Rapat Koordinasi di RR Lantai I Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Rapat ini dihadiri oleh Sekretaris, para Inspektur Pembantu, Para Kepala Sub Bagian, seluruh Pejabat Fungsional Auditor dan PPUPD, serta Pelaksana di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Rapat dipimpin langsung oleh Bapak Saptoyo, S.Sos, M.Si selaku Plt Inspektur Daerah […]
Wonosari (1/3/2022), bertempat di ruang rapat Handayani Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, telah dilaksanakan entry meeting Pemeriksaan Terinci Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021. Pada kesempatan ini Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY diterima langsung oleh Bupati Gunungkidul yang didampingi Asisten Pemerintahan Umum, Plt Inspektur, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, […]
Senin (14/02/2022) disampaikan draft LKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) ke Inspektorat Daerah. Penyerahan Dokumen yang disampaikan oleh kepala BKAD dan di terima oleh Plt. Inspektur ini sebagai tanda dimulainya tahapan reviu LKPD oleh tim Reviu Inspektorat Daerah. Acara yang diselenggarakan di Ruang Rapat Inspektorat daerah ini di hadiri […]
Perubahan lingkungan internal maupun eksternal menuntut organisasi pemerintahan, termasuk organisasi pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan proses transformasi untuk dapat menjadi organisasi yang mampu memberikan pelayan kepada masyarakat secara lebih berkualitas. Keberhasilan transformasi organisasi memerlukan konsistensi, minimalisasi konflik dan resistensi, komitmen, pengikat serta identitas yang jelas bagi seluruh anggota organisasi. Selain itu dalam rangka mendukung […]
Bertempat di ruang rapat Bumikarta Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, telah dilaksanakan entry meeting Pemeriksaan Interm Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021. Pada kesempatan ini Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY diterima langsung oleh Bapak Bupati Gunungkidul yang didampingi Wakil Bupati Gunungkidul, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Keuangan dan […]
WONOSARI, Kamis (3/2) bertempat di RR Bawah Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan Rapat koordinasi dengan agenda Brainstorming TOOL SPIP terintegrasi. Hal ini dilaksanakan dalam rangka pemeriksaan regular yang rencana akan dilaksanakan pada 18 (delapan belas) Kapanewon se wilayah Kabupaten Gunungkidul, sesuai dengan PKPT Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022. Rapat ini dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan […]
Senin (31/1), Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul mengikuti Worshop Coaching Awareness yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan DIY. Hal ini menindaklanjuti undangan dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor S-401/PW12/6/2022 tentang undangan mengikuti Workshop Coaching Awareness dan Menggali Potensi Pegawai. Workshop dilaksanakan dilatarbelakangi adanya kebutuhan pengembangan potensi […]
Dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat, pegawai negeri sipil sebagai penyelenggara pelayanan publik setidaknya perlu memegang prinsip antara lain bertindak secara profesional, tidak diskriminasi, berintegritas, dan menerapkan praktik bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian […]