Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Oleh Inspektorat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penjaminan kualitas (quality assurance) dan kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas (non quality assurance). Kegiatan pengawasan penjaminan kualitas (quality assurance) terdiri dari pemeriksaan, reviu, monitoring dan evaluasi. Kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas (non assurance) terdiri dari konsultasi, sosialisasi dan asistensi. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah terhadap Perangkat Daerah dan Kalurahan, selanjutnya hasil dari pembinaan […]
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkomintmen untuk mengawal dana desa agar tetap akuntabel di tengah pandemi corona. Sebab, dana yang digelontorkan pemerintah untuk pembangunan desa terus meningkat dan peran desa semakin penting sebagai penyangga perekonomian nasional. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, program dana desa yang telah digagas sejak 2015 itu terus mengalami peningkatan […]
Wonosari, Senin 3 November 2020, bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Bupati Gunungkidul yang di wakili oleh sekretaris Daerah di dampingi oleh Asisten Pemerintahan & Kesra, Inspektorat Daerah, DP3AKBPMD dan Kabag Pemerintahan menerima audensi Paguyuban Janaloka dengan Bupati Gunungkidul. Hasil Audensi sbb : Beberapa hal yang disampaikan oleh Paguyuban Janaloka : Melaporkan bahwa telah […]
Pemerintah Kabuten Gunungkidul telah menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) dan penyelenggaraan negara yang bersih (Clean Government) yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Whistleblower System adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak […]
Pada Selasa, 20 Oktober 2020 di Ruang Rapat Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Evaluasi Pembangunan ZI WBK tahun 2020. Peserta rapat koordinasi adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BKPPD, Inspektorat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Bagian Organisasi yang dipimpin dan dipandu oleh Sekretaris Inspektorat Daerah, Nanik MR, SH, M.Si. Tujuan […]
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka pemahaman, pencegahan dan penanggulangan gratifikasi serta penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme telah menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul dan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 99/KPTS/2019 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Berkaitan dengan […]
Sesuai dengan Undang undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara pasal 20 : Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP selambat lambatnya 60 hari setelah diterima, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DIY bekerjasama dengan Inspektorat daerah Kabupaten/Kota dan propinsi melaksanakan Pra pembahasan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) […]
Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas. Benturan kepentingan tersebut menyebabkan keputusan yang menyimpang dari orisinilitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada Penyelenggaraan Negara khususnya di bidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif. Benturan kepentingan yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Dalam rangka menuju tata […]
Wonosari, diruang rapat Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Sekretaris didampingi para Auditor Pengendali Mutu menanggapi pelaksanaan audit regular yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada acara pertemuan tersebut merupakan pertemuan secara langsung yang ke dua kalinya yang terselenggara hari Jum’at tanggal 16 Oktober 2020 dengan pembahasan penyampaian sementara hasil pemeriksaan dari tiga Perangkat Daerah […]
Wonosari, Rabu 14 Oktober 2020, Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Badan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ST 529/PW 3/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Surat Tugas untuk melakukan evaluasi penyaluran dan penggunaan dana desa untuk percepatan penanganan covid 19 tahun 2020, akan melakukan evaluasi penyaluran dan […]