Berita

Rakor Persiapan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Tahun 2023

Jumat, 19 Mei 2023

Wonosari (15/5/2023), Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan Rapat koordinasi persiapan survey penilaian integritas SPI KPK Tahun 2023. Acara ini diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nomor B/1350/LIT.05/10-15/03/2023 tanggal 08 Maret 2023 hal Hasil SPI 2022 dan Pelaksanaan SPI 2023. Acara dihadiri oleh Semua Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Acara dibuka oleh Sekretaris Inspektorat pada pukul 09.10 WIB dengan ucapan salam, selamat datang dan terima kasih atas kehadiran peserta rapat koordinasi serta penyampaian tujuan dilaksanakan rapat koordinasi. Dilanjutkan paparan oleh Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan rakyat.

Disampaikan bahwa setiap Tahun KPK mengadakan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diikuti oleh pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga di seluruh Indonesia. Selain sebagai salah satu indikator keberhasilan pemberantasan korupsi, SPI juga telah menjadi motor penggerak perubahan di berbagai instansi tanah air.

Setiap Tahun SPI KPK menilai Pemerintah Daerah di 34 Provinsi dan 503 Kabupaten/Kota serta 94 Kementerian/Lembaga. Ada tujuh elemen pengukuran dalam SPI, yaitu transparansi, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), pengelolaan anggaran, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (trading in influence), pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan sosialisasi antikorupsi.

Lehih lanjut disampaikan bahwa SPI telah menjadi salah satu alat penting dalam mengukur keberhasilan pemberantasan korupsi, selain Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK). IPAK adalah pengukuran di tingkat individu, IPK di tingkatan negara. Sementara SPI ada di tingkat organisasi. Survei Penilaian Integritas mengambil celah yang belum tersentuh oleh IPAK atau IPK. SPI bertujuan untuk memetakan risiko korupsi, menilai pengelolaan anggaran dan mengukur efektivitas pencegahan korupsi yang dilakukan masing-masing instansi. Semakin rendah nilai SPI, menunjukkan semakin tinggi risiko korupsinya.

SPI penting untuk menciptakan kesadaran akan adanya risiko korupsi di pemerintahan, kementerian, atau lembaga. Hasil SPI yang dipublikasikan ke masyarakat juga akan mendesak dilakukannya perbaikan sistem pada organisasi agar tidak ada lagi celah korupsi. Jika nilai SPI jelek, maka di mata publik akan kurang bagus. Naming and shaming ini akan menciptakan tekanan untuk memperbaiki diri hingga kepada tingkatan yang dapat diterima oleh publik. SPI berhasil mengungkap temuan-temuan celah korupsi di berbagai instansi. Berbagai temuan itu akhirnya mendorong perubahan kebijakan dan regulasi. Hasil SPI juga menjadi masukan untuk menghitung nilai reformasi birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Jika nilai reformasi birokrasinya jelek, maka otomatis insentif untuk instansi tersebut juga berkurang. Mau tidak mau akhirnya akan dilakukan perbaikan di organisasinya. Di tataran pemerintahan daerah, SPI memetakan wilayah rawan korupsi dengan skala warna, dari merah (sangat rentan), kuning (rentan), biru (waspada), dan hijau (terjaga). Pemetaan SPI yang bisa diakses di situs jaga.id ini diharapkan menjadi dasar acuan pembuatan kebijakan publik terkait alokasi anggaran dan insentif pemerintah pusat terhadap daerah.

setelah dilaksanakan rapat koordinasi ini diharapkan Perangkat Daerah menindaklanjuti dengan :

1. Sosialisasi ajakan mensukseskan survei penilaian integritas tahun 2023 :

Secara Online: Di website, media sosial (twitter, instagram, facebook dll);

Secara Offline: Pemasangangan barcode di tempat strategis;

2. Mengirim data populasi paling lambat tanggal 29 mei 2023 :

Data ekternal khusus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3 bulan terakhir;

Perangkat Daerah lainnya Juni tahun 2022 s/d mei 2023;

3. Data populasi di upload di dalam google drive : https://bit.ly/data_eksternal_spi, jika folder Perangkat Daerah belum ada mohon untuk membuat folder sendiri.