Pelaksanaan pembangunan daerah mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Guna mendukung visi dan misi tersebut maka perlu adanya program kegiatan. Program kegiatan yang dijalankan harus dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Regulasi diartikan sebagai sebuah peraturan, regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu.

Regulasi mempunyai arti penting dalam penyelenggaraan daerah, baik perannya sebagai fondasi maupun pedoman dalam pelaksanaan tugas fungsi, maupun dalam mengurai persoalan yang terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Oleh karena itu, perlu adanya database regulasi yang digunakan sebagai kontrol dalam setiap kegiatan.

Di dalam pengawasan terdapat kriteria yang digunakan sebagai bentuk regulasi pengawasan, sehingga perlu adanya metode pengumpulan data terkait regulasi berupa database kriteria.

Database Kriteria ini merupakan bagian dari pelaksanaan pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang secara umum dapat digunakan masyarakat luas, serta secara khusus dimaksudkan untuk mempercepat dan mempermudah auditor dan PPUPD dalam melaksanakan penugasan

Adapun database kriteria pengawasan dapat diunduh pada link sebagai berikut 

Klik Disini    atau pada link di bawah ini :

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

4.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan PemerintahDaerah Daerah Istimewa Yogyakarta

5.Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

6.Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

7.Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik

8.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

9.Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi