Berita

Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Serta Sosialisasi Monitoring Centre For Prevention (MCP) 2019 (2)

Sabtu, 27 April 2019

Koordinator Unit Koordinasi Wilayah 5 KPK (untuk untuk wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat) memaparkan materi Optimalisasi Pendapatan Daerah dalam kesempatan rapat koordinasi dengan Sekretaris Daerah Kepala Badan / Dinas Pendapatan Daerah Inspektur dan Admin MCP seluruh Pemda se-Daerah Istimewa Yogyakarta 25/4/2019.

Materi ini merupakan bagian dari Optimalisasi Penerimaan Negara dari Penerimaan Pajak dan Non-Pajak merupakan Salah Satu Fokus dan Aksi STRANAS PK 2019.

Adapun Fokus dan Aksi Pemberantasan Korupsi 2019-2020, selengkapnya adalah meliputi :

Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal
Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan
Utilisasi Nomor Induk Kependudukan untuk Perbaikan Tata Kelola Pemberian Bantuan Sosial dan Subsidi
Integrasi dan Sinkronisasi Data Impor Pangan Strategis
Penerapan Manajemen Anti Suap di Pemerintah dan Sektor Swasta
Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik
Peningkatan profesionalitas dan modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa
Optimalisasi Penerimaan Negara dari Penerimaan Pajak dan Non-Pajak
Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Implementasi Grand Design Strategi Pengawasan Keuangan Desa
Perbaikan Tata Kelola Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Saat ini Optimalisasi Penerimaan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota nilai belum optimal. Hal ini ditandai dengan beberapa hal, antara lain :

Potensi kebocoran Penerimaan Daerah (Pajak & Retribusi) masih tinggi
Permasalahan lintas sektoral belum diminalisir melalui upaya koordinasi.
Banyak potensi yang belum digali atas penerimaan daerah karena belum terintegrasinya data dan informasi antar lembaga.
Belum optimalnya pengawasan dalam pemungutan dan penerimaan daerah maupun penagihan piutang pajak.
Belum maksimalnya peraturan yang ada untuk memastikan seluruh WP/Wajib Pungut memenuhi kewajibannya.

Terkait hal tersebut maka perlu Perbaikan sistematis atas pemungutan dan pengelolaan penerimaan daerah yg efektif, efisien dan akuntabel dan meminimalisir terjadinya Tindak Pidana Korupsi. Optimalisasi Pendapatan Daerah oleh Koorsupgah KPK dikoordinasikan awal dgn pihak-pihak terkait, diantaranya dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota serta para stakeholder terkait lainnya. Stakeholder di wilayah DIYtersebut diantaranya Bank DIY, Badan Pertanahan Nasional, PLN, Dirjen Pajak DIY serta pelaku usaha. Koordinasi ini guna meminimalisir potensi hilangnya penerimaan daerah di DIY dengan tahapan koordinasi meliputi :