Berita

Kick Off Evaluasi Sakip, Reformasi Birokrasi, Zona Integritas Tahun 2021

Jumat, 27 Agustus 2021

Wonosari, Rabu, 18 Agustus 2021

Inspektorat Daerah bersama-sama dengan Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informasi dan Badan Keuangan dan Aset Daerah mengikuti Kick Off Evaluasi Sakip, Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas melalui Vidio Conference.

Melalui Vidio Conference Kick Off Evaluasi Sakip, Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas, nara sumber menyampaikan hal-hal sbb:

1. Tujuan Evaluasi

Menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government)

2. Pelaksanaan Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi Tahun 2021 seluruhnya dilakukan oleh Deputi RB Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB

3. Metode Evaluasi

a. Desk Evaluation

Evaluasi dilakukan dengan menganalisis seluruh dokumen atas penerapan SAKIP yang telah disampaikan oleh instansi pemerintah kepada Kementerian PANRB melalui ESR.menpan.go.id

b. In - Depth interview by ZOOM

Evaluasi mendalam bertujuan untuk memastikan penerapan sakip telah dilakukan dengan baik pada unit kerja/Organisasi perangkat Daerah. Pendalaman dilakukan secara sampling berdasarkan hasil desk evaluation, dengan memperhatikan core bisnis instansi dan program prioritas.

I. EVALUASI SAKIP

1. FOKUS EVALUASI SAKIP dan SAMPLE UNIT KERJA

Efektifitas penggunaan APBN/APBD di sektor prioritas khususnya Pemulihan kesehatan dan ekonomi akibat dampak covid-19. Refocusing program kegiatan yang tidak berdampak bagi pencapaian sasaran.

2. SAMPEL

Perangkat Daerah yang menangani :

1. Urusan penanaman moda,
2. Urusan sosial,
3. Urusan ketenagakerjaan,
4. Urusan kesehatan,
5. Urusan Industri, Perdagangan, KUKM,
6. Urusan Pekerjaan umum,
7. Urusan Kominfo,
8. Tiga PD terkait isu strategis Pemda

II. EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

1. FOKUS EVALUASI SAKIP dan SAMPLE UNIT KERJA

Penyederhanaan Birokrasi, Inovasi dalam pelayanan publik, Manajemen sdm, Pengawasan, Tindak lanjut perbaikan peraturan/kebijakan yang dianggap menghambat investasi

2. SAMPEL

Perangkat Daerah yang menangani :

1. Urusan penanaman moda,
2. Urusan sosial,
3. Urusan ketenagakerjaan,
4. Urusan kesehatan,
5. Urusan Industri, Perdagangan, KUKM,
6. Urusan Pekerjaan umum,
7. Urusan Kominfo,
8. Tiga PD terkait isu strategis Pemda

III. EVALUASI ZONA INTEGRITAS

1. TAHAPAN

Tahapan dalam evaluasi Zona Integritas agak berbeda dengan SAKIP dan RB, sbb:

Tahap I

Seleksi administrasi berdasarkan kecukupan syarat pengajuan sesuai PermenPANRB No. 10 Tahun 2019, termasuk kecukupan data dan bukti dukung.

Tahap II

Clearance dari instansi terkait: KPK, ORI, Kompolnas, Komisi Kejaksaaan, saber pungli, bareskrim (lapas narkoba), BNN, Komisi Yudisial, SPANLAPOR!, BPK (tinjut temuan). Seleksi kecukupan hasil survei eksternal.